JAKARTA-Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI), Boediono, yang marah ketika Bank Century kembali dinyatakan tak layak mendapat fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) tahap kedua karena tak memenuhi persyaratan, dianggap sebagai cerita lawas.
"Itu bukan hal baru. Marahnya Boediono tersebut sudah ada di dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," ungkap anggota tim pengawas (timwas) Bank Century, Fahri Hamzah,Minggu (13/4/2014) seperti yang dilansir Okezone.com.
Fahri menambahkan, dominasi Boediono untuk memberikan bail out ke Bank Century memang sudah tertuang dengan jelas di audit BPK. Dia pun mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa menghadirkan Wakil Presiden tersebut dalam sidang terdakwa Budi Mulya di Pengadilan Tipikor Jakarta.
"Ya harusnya orang yang disebut-sebut dalam perkara itu dihadirkan dalam persidangan. Tapi ini tidak dilakukan KPK," terangnya.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut mendesak KPK bersikap tegas. Bahkan, Fahri sebagai legislator siap membantu lembaga pimpinan Abraham Samad itu, untuk bisa menghadirkan Boediono di persidangan.
"KPK sudah menemukan ada keterlibatan Boediono. Kalau tidak bisa menghadirkannya sebagai saksi silahkan kirim surat ke DPR. Nanti akan kita tindak lanjuti melalui hak menyatakan pendapat. Itu kalau bicara secara formalnya," tegasnya.
"Status Boediono jangan ngambang begini. Kayak Edhie Baskoro (Ibas) saja yang sudah disebut-sebut tapi tak diapanggil KPK. Ini memperlihatkan kedudukan di depan hukum yang tak sama," lanjutnya.
Oleh karenanya, KPK harus segera menuntaskan kasus ini dengan cepat. Fahri menyatakan KPK tak perlu menunggu lagi, semuanya sudah terlihat terang benderang. "Ini harus tuntaskan, ini skala masalahnya harus diidentifikasi. Kasus Century bukan hanya kekeliruan Budi Mulya. Masalahnya, KPK jangan hanya berani membidik yang kecil. Kalau mau tuntas harus dilakukan dari atas, jangan hanya di bawah saja." tuntasnya. (Rep05)
