Suara Jeblok, Demokrat dan PKS Dihukum Pemilih

Suara Jeblok, Demokrat dan PKS Dihukum Pemilih
Hasil penghitungan cepat pemilu legislatif menunjukkan suara yang diperoleh Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera jeblok. Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Syamsuddin Haris, mengatakan turunnya perolehan suara dua partai itu merupakan bentuk hukuman dari para pemilih. 
 
"Para pemilih memberikan hukuman karena masalah yang menjerat dua partai itu," katanya saat dihubungi, Kamis, 10 April 2014.
 
Sebelumnya, hasil penghitungan cepat sejumlah lembaga survei menunjukkan Partai Demokrat meraih sekitar 9,9 persen suara. Sedangkan raihan suara PKS diprediksi berada di kisaran angka 6,8 persen. Padahal, pada pemilu 2009 suara mereka jauh lebih tinggi dari pemilu yang berlangsung 9 April 2014 kemarin. Pada pemilu 2009, Demokrat berhasil meraih sekitar 20 persen sedangkan PKS meraup 7,8 persen.
 
Syamsuddin mengatakan hukuman terberat memang diterima oleh Partai Demokrat pada pemilu kali ini. Hal itu karena kasus korupsi yang menjerat sejumlah kader yang menjadi petinggi partai pemenang pemilu 2009 lalu. Tercatat nama seperti Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum, Andi Mallarangeng (Menteri Pemuda dan Olahraga dan anggota dewan pembina partai), Muhammad Nazaruddin (Bendahara Umum), dan Angelina Sondakh (Wakil Sekretaris Jenderal).
 
Keterlibatan para petinggi tersebut, kata Syamsuddin, secara otomatis membuat para pemilih tidak memberikan kepercayaan kepada partai berlogo mercy tersebut. "Pimpinan top mereka yang tertangkap membuat suara partai jadi anjlok," katanya.
 
Adapun bagi PKS, keterlibatan Lutfi Hasan Ishaaq yang ketika itu menjabat sebagai presiden partai memberikan kontribusi besar bagi penurunan suara. Apalagi kasus itu terjadi satu tahun sebelum proses pemilihan digelar. "Jadi kasus hukum presiden PKS waktu itu langsung membuat kepercayaan publik menjadi turun," ujarnya.
 
Syamsuddin mengatakan, partai-partai lain sebenarnya tidak lepas dari kasus korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Hanya saja, kasus-kasus yang melibatkan partai lain tidak menjerat para petinggi partai sehingga tidak memberikan dampak signifikan bagi perolehan suara partai. "Kalau dua partai ini (PD dan PKS) kan langsung pimpinan top partai," ujar dia. (Rep01)

Rekomendasi

Index

Berita Lainnya

Index