Bandung-Saat mejabat Walikota Bandung, terdakwa Dada Rosada pernah memimpin sebuah rapat pengurusan banding kasus para terdakwa korupsi dana Bantuan Sosial di Pengadilan Tinggi Bandung. "Pak Walikota menulis di papan tulis tetang kemungkinan vonis untuk para terdakwa (Bansos di tingkat banding)," kata bekas  Sekretaris Daerah Kota Bandung Edi Siswadi  di Pengadilan Tipikor Bandung, Kamis 27 Maret 2014.

 

Menurut Edi, dia diundang ke rapat yang digelar di Pendopo Kota Bandung setelah vonis 1 tahun penjara dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung pimpinan Setyabudi Tejo Cahyono. Rapat tersebut juga  para pejabat Kota Bandung lainnya. 

 

"Pak Wali Kota saat itu juga menulis kemungkinan  terdakwa dibebaskan di tingkat banding karena kerugian negara sudah dikembalikan, vonis minimal hingga  maksimal," kata Edi. 

 

Edi mengaku saat itu dia tak sepakat dengan bosnya. "Saya katakan lebih baik vonis para terdakwa antara minimal dan maksimal. Kalau bebas nanti malah KPK turun tangan mengusut," ujarnya.

 

Demi pengurusan kasus Bansos di Pengadilan tingkat pertama dan banding, Edi urunan  duit untuk menyuap hakim.  Dada juga  menyuruh Herry Nurhayat--kini terpidana--untuk meminjam duit kepada Jefri Sinaga Rp 3,5 miliar. "Saya tahu bahwa mempengaruhi dan menyuap hakim adalah melanggar hukum," kata Edi.

 

Sementara itu dalam sidang yang digelar sebelum sidang terdakwa Edi, Majelis pimpinan Hakim Nurhakim maupun jaksa penuntut KPK tak mengungkit ihwal rapat di rumah dinas atau Pendopo Kota kepada terdakwa Dada. 

 

Jaksa penuntut antara lain hanya mengonfirmasi Dada terkait perintah menyetor duit kepada Toto Hutagalung--kini terpidana kasus suap hakim--dan tujuannya.  

 

Sidang kasus suap hakim dengan terdakwa Dada dan Edi segera memasuki babak baru. Majelis hakim menjadwalkan agar jaksa penuntut membacakan berkas tuntutan atas kedua terdakwa pada sidang pekan depan. (Rep01)