2014, Ujian Berat bagi Ekonomi RI

 2014, Ujian Berat bagi Ekonomi RI
Jakarta-Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja mengumumkan tingkat inflasi tahun 2013 sebesar 8,3 persen. Angka ini jauh lebih rendah dari target pemerintah yang sebesar 9,2 persen.
 
Angka inflasi ini adalah hal yang positif. Dan tren inflasi yang cukup positif ini diharapkan terus berlanjut di tahun 2014. Walau begitu, tantangan berat dari dalam dan luar negeri tetap menghadang ekonomi RI di tahun 2014 ini.
 
Dari luar negeri, gejolak ekonomi global masih menghantui. Salah satu isu yang mendominasi datang dari Amerika Serikat (AS), yakni penghentian stimulus (tapering off) serta pembahasan anggaran program jaminan yang digagas Presiden Barack Obama (Obamacare).
 
Sementara tekanan dari dalam, tak kalah mengancam ekonomi RI. Misalnya tekanan terhadap mata uang Rupiah. Saat ini, Rupiah berada di kisaran Rp12.200 per USD. Masalahnya, ada kemungkinan mata uang Garuda ini kembali terkoreksi seiring dengan tekanan ekonomi global.
 
Imbas dari pelemahan nilai Rupiah ini yang efeknya ke mana-mana. Salah satunya adalah terancam membengkaknya utang negara. Di mana pada November 2013, utang negara sudah mencapai Rp2.354,54 triliun.
 
Selain itu, kinerja neraca perdagangan juga terancam. Di mana defisit masih menghantui akibat aktivitas impor yang lebih besar ketimbang ekspor. Salah satu impor yang dipermasalahkan adalah impor bahan bakar minyak (BBM). Di tahun 2014 ini, disebut-sebut dibutuhkan Rp1,4 triliun per hari untuk ekspor BBM dan minyak mentah.
 
Ekonomi RI juga terancam dari beberapa sisi, yakni target lifting minyak yang tidak pernah tercapai, begitu juga dengan penerimaan pajak.
 
Kendati demikian, ada beberapa hal yang sebenarnya bisa difokuskan oleh pemerintah. Yakni merangsang investasi asing dengan sejumlah proyek-proyek infrastruktur. Sebenarnya, ada juga peluang pemerintah untuk membesarkan ekonomi melalui pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
 
Selain itu, langkah-langkah pemerintah untuk membuat ekonomi stabil perlu dilaksanakan secara konsisten, misalnya soal daftar negatif investasi (DNI) yang baru.
 
Yang terpenting, ada di Pemilu 2014. Di even ini, akan diputuskan siapa pemimpin Indonesia yang baru. Kebijakan-kebijakan ekonomi strategis pun berada di tangan pemimpin baru ini. (rep05)
 

 

Rekomendasi

Index

Berita Lainnya

Index