BENGKALIS – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Bengkalis menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pembangunan Program Kelautan dan Perikanan (PPKP) bersama lintas instansi di Hotel Horizon, Selasa (11/12). Dalam kegiatan ini, seluruh lintas instansi diajak saling berkoordinasi untuk mensukseskan program-program pembangunan bidang kelautan dan perikanan.

 

“Dinas Kelautan dan Perikanan tidak bisa berdiri sendiri karena banyak kepentingan yang terlibat di dalamnya. Kita butuh koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain maupun instansi vertikal, misalnya dari aparat kepolisan maupun TNI dalam pengamanan di laut,” ujar Kadis Kelautan dan Perikanan, Ir Amril Fachri saat memberikan arahan pada acara. 

 

Peran aparat keamanan menurut Kadis yang belum genap sebulan dilantik ini, akhir-akhir ini dirasakan begitu penting terutama terkait adanya isu penangkapan ikan oleh nelayan-nelayan ilegal. Kegiatan perikanan di Kabupaten Bengkalis masih didominasi oleh penangkapan ikan sehingga jumlah nelayan untuk di Kabupaten Bengkalis saja cukup banyak.

 

“Kondisi seperti ini sangat rentan dengan terjadinya gesekan-gesekan antar nelayan. Ditambah pula dengan informasi adanya nelayan luar yang tidak memililki izin ikut melakukan penangkapan di perairan Bengkalis. Hal-hal semacam ini bisa saja memicu konflik, sehingga peran serta aparat keamanan sangat kita butuhkan,” kata Amril.

 

Menurut pria murah senyum ini, dengan wilayah kerja yang begitu luas meliputi lautan dan darat,  bukan berarti DKP paling hebat. Justru dengan kondisi seperti itu DKP butuh kerja sama dengan SKPD-SKPD lain seperti  Dinas Perhubungan, Distamben, Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga. Termasuk juga organisasi-organisasi kemasyarakatan yang ada, sehingga penanganan dua sisi darat dan laut bisa dilaksanakan seoptimal mungkin.

 

“Saya berharap, rapat koordinasi yang digelar ini bisa membuahkan hasil yang memuaskan dalam pelaksanaan program-program pembangunan bidan kelautan dan perikanan. Ada masalah dan ada pula solusinya,” harap Amril.

 

Sebelumnya Ketua Pelaksana M Anshoruddin menyampaikan bahwa tujuan dari dilaksanakannya Rakor Pembangunan Program Kelautan dan Perikanan antara lain untuk mensinergikan program dan kegiatan terkait dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah pada pembangunan kelautan dan perikanan yang harus diprioritaskan. Selanjutnya, meningkatkan koordinasi dan kerja sama secara sinergis dan saling melengkapi dalam implementasi pelaksanaan program dan kegiatan antar SKPD. dilansir metro riau. (rep10)