Jakarta - Tahun politik sudah di ambang pintu. Kecemasan dan kekhawatiran publik bahwa korupsi politik dan kejahatan perbankan akan menguat, bisa jadi terbukti. Mengapa?

 

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto menyatakan pada 2014 mendatang, sektor yang paling rawan terjadinya korupsi adalah sektor perbankan. Pasalnya, 2014 yang merupakan tahun politik, sektor perbankan akan menjadi sasaran lahan basah korupsi karena proses politik membutuhkan biaya yang tinggi.

 

"Secara umum kan diketahui bahwa proses politik itu high cost. Diketahui juga bahwa sistem keuangan di partai itu bukan hanya tidak transparan, tapi juga belum akuntabel,” kata Bambang Widjojanto.

 

Bambang bilang, hal tersebut bercermin dari pengalaman, di mana perbankan menjadi salah satu sektor yang selalu berkaitan di tiga kali siklus korupsi dalam Pemilihan Umum (Pemilu).

 

Sekedar ilustrasi, katanya, sebelum Pemilu 1999 terjadi kasus penyelewengan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Kemudian kasus Bank BNI 46 di 2004 dan kasus pemberian dana talangan (bail out) Bank Century di 2008.

 

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Anti-Korupsi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Zainal Arifin Mochtar mengatakan praktik korupsi berpotensi meningkat pada tahun politik 2014. “Bukan dikarenakan pergantian tahun, tapi kondisi politik membuat potensi korupsi yang semakin tinggi pada 2014," kata Zainal kemarin.

 

Berbagai kalangan menyebut, praktik korupsi pada 2014 akan banyak bermunculan dengan berbagai modus antara lain berupa lelang fiktif, pembobolan bank dan korupsi perbankan, perjalanan dinas serta ketidakteraturan perizinan yang didukung oleh otonomi daerah.

 

Memang, untuk menjalankan proses politik tersebut tentunya partai politik membutuhkan uang. Dan, yang paling memungkinkan dilakukan partai politik tersebut adalah dengan mengumpulkan uang dari para kader.

 

"Tapi kalau hanya ngumpulin kader saja, apa iya cukup? Untuk partai-partai yang bisa membangun konsolidasi kadernya dengan baik itu tidak ada masalah. Tetapi partai lainnya kan menjadi soal," imbuh Bambang.

 

"Kalau bayangan saya sih sektor perbankan itu kan kapitalisasi uangnya besar. Itu yang disebut cash and carry-nya jelas," tambahnya.

 

Sementara konsep otonomi daerah yang keliru, masih menjadi faktor yang rentan mendukung praktik koruptif di berbagai daerah. “Hal ini membuka lubang hitam bagi korupsi," kata pengamat politik Ray Rangkuti.

 

Menurutnya, pemberantasan korupsi pada 2014 bergantung dengan kemampuan negara membangun sistem yang baik dan antikorupsi dengan mendapat dukungan dari masyarakat.

 

Hasil Pemilu 2014 baru akan memberikan perubahan pada 2015. Anggota legislatif serta presiden terpilih pada Pemilu 2014,akan menjadi penentu harapan terwujudnya pemerintahan yang bersih pada 2015. Namun semua itu bergantung kemampuan membangun sebuah sistem yang lebih baik dan baru. dilansir inilah.com. (rep10)