Pekanbaru - Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Riau menggelar rapat koordinasi dan singkronisasi Kepala Dinas Pendidikan kabupaten/kota se-Riau di Kota Dumai. Kegiatan yang mensikronkan program 2014 antara provinsi dan kabupaten/kota ini, dibuka oleh Walikota Dumai, H Khairul Anwar.
Ketua Panitia yang juga Kadisdik Kota Dumai, H Saari MP, mengatakan bahwa rakor ini berlangsung dari tanggal 12 sampai 14 November. Adapun tujuannya, untuk menyampaikan informasi dan isu-isu strategis tentang perkembangan pendidikan di Indonesia, khususnya Riau. Selain itu, rakor ini juga untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah pendidikan, baik yang ada ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
"Tak hanya itu, rakor kali ini juga menindak lanjuti hasil kesepakatan rakor bulan sebelumnya, berkaitan dengan kegiatan dan bajet dinas pendidikan provinsi dengan kabupaten/kota," ujarnya.
Sementara itu, Kadisdik Riau, H Hadimiharja SPd MP, mengatakan, rakor ini lebih fokus membahas soal upaya pendidikan untuk semua. Ke depan, disdik menekankan bagaimana lembaga PAUD benar-benar berkualitas.
“Soal PAUD ini, bagaimana upaya kita dalam meningkatkan kualifikasi tenaga pendidik yang berada di lingkungan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),” sebut Hadimiharja, dalam sambutannya, Selasa (12/11) malam. seperti dilansir metro riau.
Dalam kesempatan itu, Kadisdik Riau ini memberi apresiasi kepada Dumai atas prestasinya, yakni menjadi APK PAUD tertinggi dari 12 kabupaten/kota se-Riau dan berhasil menuntaskan program satu desa satu PAUD. Pembahasan yang perlu dicermati lagi, terang Hadimiharja, tentang pendidikan anak berkebutuhan khusus, yang seharusnya mendapat pelayanan dan hak yang sama dengan pendidikan formal yang dinamakan pendidikan inklusif.
”Pertumbuhan pendidikan inklusif di Riau masih rendah jika dibandingkan dengan daerah tetangga, yaitu Sumatera Barat. Oleh sebab itu pencapaian dan percepatan untuk pelayanan ABK ini perlu menjadi bahan diskusi dalam rakor ini,” kata Hadi.
Dalam menghadapi tantangan 2014, kata Hadimiharja, pelayanan peningkatan mutu menjadi perhatian bersama, maka dalam kesempatan ini juga hadir kelompok pengawas yang diwakili oleh koordinator pengawas dari kabupaten/kota. Para pengawas inilah yang akan menjamin peningkatan mutu.
"Tak akan ada satupun lembaga pendidikan dikatakan bermutu tanpa adanya supervisi. Yang menjadi tantangan kita adalah penerapan kurikulum 2013 yang akan di laksanakan di tahun 2014. Ini tidak dapat ditawar lagi, karena sudah di launchingkan ke sekolah," katanya.
Walikota Dumai, H Khairul Anwar, mengatakan, rakor ini hendaknya dapat meningkatkan mutu pendidikan, kuncinya kalau kuantitasnya sudah bagus maka kualitas juga akan ditingkatkan. Dalam kesempatan ini, pengawas juga ikut bersama untuk rakor untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan.
”Dalam pelaksanaan pendidikan yang bermutu dan berkualitas, saya harap kepada seluruh peserta rakor juga membicarakan tentang kualitas para tenaga pendidik. Sebab untuk menciptakan pendidikan yang bermutu dan berkualitas, maka terlebih dahulu yang harus bermutu dan berkualitas adalah guru atau tenaga pendidik,” ucap Khairul. (rep10)
