BENGKALIS – DPRD merespon positif atas mutasi dan pelantikan 17 pejabat eselon II Pemerintah Kabupaten Bengkalis belum lama ini. Para pejabat itu diharapkan dapat menuntaskan pekerjaan rumah (PR) yang masih tersisa.
“Harapan kita, 17 pejabat eselon II yang baru dan menempati posisi Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat menyelesaikan pekerjaan yang tersisa di tahun 2013 ini," sebut anggota Komisi I DPRD, Muhammad Nasir, Senin (21/10).
Lanjutnya, Komisi I yang membidangi pemerintahan dan hukum, pihaknya memberikan respon positif terlebih dahulu terhadap komposisi pejabat eselon II tersebut. "Yang jelas kita tunggu kinerja mereka ke depan, apakah mampu menjabarkan kebutuhan pembangunan di kabupaten ini,” tegas Muhammad Nasir, menyikapi mutasi dan promosi pejabat eselon II.
Politisi Partai Bintang Reformasi (PBR) ini mengatakan bahwa penempatan seseorang sebagai pejabat eselon adalah hak prerogatif kepala daerah. Hanya saja, seluruh masyarakat Bengkalis berharap penempatan pejabat khususnya eselon II bukan didasari suka atau tidak suka, tetapi berdasarkan kebutuhan serta profesionalisme.
Selanjutnya ujar Nasir, para kepala SKPD sebanyak 10 orang yang dilantik, harus memahami tupoksinya, termasuk menyiapkan program kerja tahun 2014 yang lebih kongkrit serta mendukung percepatan pembangunan daerah. Peningkatan kinerja mutlak harus terjadi, dimana pejabat yang dilantik bukan hanya sebatas mengisi kekosongan jabatan semata atau untuk gagah-gagahan, melainkan harus memikul tanggungjawab terhadap kinerja keseluruhan staf di SKPD yang dipimpinnya.
“Kita ambil hikmah positif saja dahulu dibalik mutasi dan promosi tersebut. Kesemua pejabat yang dilantik tersebut harus mampu menjabarkan program kerja nyata, bukan hanya sebatas strategi diatas kertas belaka, tetapi menghasilkan output kepada masyarakat dan pembangunan daerah ini kedepannya,” ulas Nasir.
Terakhir ia menambahkan, supaya bupati juga melantik secepatnya kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) yang kemungkinan besar ditempati oleh Amril Fachri, sekretaris DKP yang sekarang menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekkah. Kepala daerah diminta juga mengevaluasi setiap bulan progres atau kinerja kepala SKPD yang baru dilantik maupun keseluruhan.
Sebelumnya, usai dilantik Bupati Herliyan Saleh, salah seorang pejabat eselon II yang baru dilantik kembali Muhammad Amin mengaku optimis akan mampu mengemban tugas yang baru sebagai Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan (BPP).
“Tantangan di BPP ini cukup menarik, karena bersnetuhan langsung dengan masyarakat yang hidup di kawasan terluar negara ini. Kita akan upayakan percepatan pembangunan di daerah perbatasan dan pulau terluar, dengan mengupayakan sharing budget dengan pemerintah pusat,”ujar Amin, saat diminta tanggapannya usai dilantik pekan lalu. (rep10)
