SELATPANJANG - Kepala Dinas Sosial, Tenagakerja dan Transmigrasi Kabupaten Kepulauan Meranti, Drs Askandar, mengharapkan pelamar CPNS tidak menggunakan jasa calo dalam pengurusan Kartu Kuning (AK1), baik untuk pembuatan kartu kuning baru maupun dalam hal registrasi ulang kartu kuning asal luar Meranti.

Hal ini dikatakan Askandar,terkait adanya isu yang berkembang bahwa pengurusan kartu pencari kerja tersebut dikenakan biaya yang cukup tinggi mulai dari Rp 10.000,- bahkan hingga Rp 100.000,-

“Kita tidak pernah menetapkan tarif, bahkan saya sudah ingatkan bawahan saya untuk bilang biaya terserah saja, tidak dibolehkan. Dalam hal pelayanan kita harus memberikan yang terbaik, bukan dari jumlah uangnya,” ucap Askandar.

Menurutnya, ada kecenderungan pelamar menggunakan jasa calo agar cepat bisa siap selesai pengurusan. Inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh para calo yang juga berseragam PNS.

”Ada sebagian PNS kita honor daerah yang ikut melakukan pengurusan kartu pencari kerja ini. Bisa saja dari sini muncul cerita di masyarakat bahwa ada pungutan yang cukup besar di Dinsosnakertrans, padahal mereka tidak bekerja disini. Jadi saya berharap masing-masing pelamar CPNS uruslah sendiri jangan melalui calo, kita akan siap layani sesuai dengan prosedur,” kata Askandar.

Askandar juga menyatakan, hingga Kamis (3/10) sore, jumlah pelamar CPNS yang membuat AK1 maupun registrasi ulang dari wilayah luar Kepulauan Meranti, jumlahnya sudah menembus angka 11.000 lebih. Disamping itu juga, untuk membantu pelamar yang tidak memiliki tempat tinggal karena kamar hotel penuh dan tidak memiliki rumah tumpangan keluarga, ia mengambil kebijakan menggunakan asrama yang berada dibelakang kantornya sebagai tempat tinggal sementara.

“Kita persilakan siapa saja boleh menggunakan tempat tersebut, niat kita cuma untuk membantu dan meringankan beban masyarakat, kalau mereka mau silakan cukup membayar Rp 20.000,- uang tersebut sebagai jasa tenaga kebersihan saja, tidak ada untuk yang lainnya,” tandas Askandar.(rep6)