BENGKALIS - Saat ini kesadaran berbangsa kian memudar. Gerakan reformasi 1998 di satu sisi memberikan perubahan pada beberapa dimensi, tetapi di sisi lain belum bisa memperbaiki krisis akan nasionalisme dan komitmen kebangsaan yang semakin hari mengarah kepada jurang degradasi.
Demikian kesimpulan yang dapat diambil dalam diskusi interaktif dengan tema 'Gerakan Memperkokoh Wawasan Kebangsaan Wilayah Perbatasan dalam Rangka Menjaga Keutuhan NKRI' yang digelar Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Al-Bantani di Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengklis, Riau, Sabtu (28/9).
Akibat kesadaran berbangsa yang kian memudar, menurut Ketua PKBM AL-Bantani, Ruliono, banyak hal yang dilakukan oleh rakyat Indonesia dengan tujuan memperbaiki sosial ekonomi mereka tanpa memperhatikan nilai, norma, konsepsi serta semangat wawasan kebangsaan yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945.
"Selain itu, degradasi sangat berdampak pada krisis kesatuan dan persatuan. Karenanya banyak terjadi berbagai konflik yang berdimensi agama, etnis, ras dan lainnya yang secara nyata mengangncam keutuhan wilayah NKRI. Hal itu terjadi karena wawasan kebangsaan yang tidak dijadikan spirit untuk membangun dan memajukan bangsa saat ini," tambah Ruliono.
Ia juga menyampaikan, Indonesia diwujudkan melalui konsep ketahanan nasional yang bertumbuh pada perwujudan kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. "Maka kita perlu menumbuhkan rasa cinta kebersamaan, saling toleransi antar elemen masyarakat atas heterogenitas yang ada dan terbinanya rasa nasionalisme NKRI, terutama di daerah kawasan perbatasan yang rentan terhadap disintegrasi bangsa," katanya.
Agar pengelolaan wilayah perbatasan tetap mengacu pada keutuhan NKRI, lanjutnya, diperlukan adanya suatu koridor sebagai landasan yang komprehensif, integral dan terpadu yaitu; Pancasila sebagai landasan idiil, UUD 1945 sebagai landasan konstitusional, wawasan nusantara sebagai landasan visional dan ketahanan nasional sebagai landasan konsepsional serta Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 sebagai landasan operasional.
Dialog interaktif ini dihadiri oleh elemen dan komponen masyarakat luas yang ada di Kecamatan Bantan. Masyarakat umum yang ada di Bantan merupakan sasaran kegiatan oleh panitia.
Hadir dalam kesempatan itu, beberapa narasumber di antaranya Dandim Bengkalis, akademisi Sofyan, Sekretaris Camat Bantan Yuslih serta anggota DPRD Bengkalis HM Sidik. (rls)
