PEKANBARU - Sejumlah kalangan mengeluhkan ketidaksiapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Riau dalam menyelenggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) yang berkualitas. Bukan karena surat suara rusak, namun ketidaktersediaannya proses penghitungan cepat atau Quick Count.

Dengan sokongan dana APBD untuk penyelenggaraan Pilkada yang cukup besar yakni sekitar Rp250 miliar, ternyata hanya Pilkada di Riau yang tidak melibatkan tim independen dalam melakukan hitungan cepat ini.

Sementara Sumatera Selatan yang hari ini juga menyelenggarakan Pemilukada ulang yang hanya di Empat Kabupaten, menggandeng tim independen untuk menyelenggarakan Quick Count.

Sebelumnya, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan membuat perhitungan cepat independen ini.

Padahal hari Rabu (4/9/2013) kemarin Riau menyelenggarakan dua Pemilukada, mulai Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir.

Akibat tidak adanya quick count ini, masyarakat tidak bisa menikmati hasil Pilkada dengan cepat. Memang ada Quick Count yang tersedia saat ini. Namun itu hanya disediakan masing-masing pasangan calon alias internal saja, sehingga masyarakat meragukan validasi data yang dihasilkan.

Tak pelak, kejadian ini menimbulkan kecaman dari masyarakat. Bahkan saling klaim menang terjadi di masing-masing tim pasangan calon. Bahkan di dunia maya ramai mempergunjingkan kualitas kinerja KPU Riau ini.

Ketua KPU Riau, Tengku Edi Sabli saat dikonfirmasi halloriau.com menyatakan, KPU memang tidak menyediakan quick count terbuka untuk khalayak, melainkan hanya untuk internal saja.

"Tidak ada kewajiban dan tidak ada aturan yang mengharuskan KPU membuat quick count itu. KPU tetap berpedoman kepada hasil akhir yang diputuskan dalam rapat pleno," kilahnya.((rep05/hrc)