Front Pembela Islam (FPI) meminta pemerintah membubarkan Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror terkait dengan pemberantasan terorisme. Kepolisian Negara Republik Indonesia menolak mentah-mentah permintaan organisasi masyarakat (ormas) Islam tersebut.

"Loh, kami itu tidak masalah dibubarkan atau tidak. Kalau ada teroris, siapa yang menangani?" kata Kapolri, Jenderal Timur Pradopo, menjawab pertanyaan VIVAnews. Dia saat itu menghadiri suatu acara di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Rabu 28 Agustus 2013.

Timur menegaskan keberadaan Densus 88 diatur dalam UU Terorisme, yaitu untuk melindungi warga dari aksi tersebut. "Undang-Undang mengatakan itu. Kami berkomitmen bahwa Polri harus melindungi warganya dari teroris," kata dia.

Ketua umum Front Pembela Islam (FPI), Habib Muhammad Rizieq Syihab, beberapa hari lalu mendesak pemerintah untuk membubarkan Densus 88. Mereka juga pernah melaporkan tim ini kepada Komnas HAM dan presiden dengan alasan sering salah tangkap dan salah tembak. Tapi, sejauh ini belum ada tanggapan.

"Sampai hari ini, kurang direspon," kata Habib Besar FPI, Rizieq Syihab dalam ulang tahun FPI, di Markas Besar FPI, Jakarta, Minggu 25 Agustus 2013.

Musuh Bersama

Rizieq mengatakan bahwa FPI sebenarnya sudah lama sekali ingin bertemu presiden untuk membahas masalah ini. Tapi, belum terealisasi. Meskipun demikian, mereka tidak akan pernah berhenti meminta pembubaran tim khusus anti terorisme itu.

"Kalau terus diabaikan, nanti pada puncaknya umat Islam akan menjadikan Densus sebagai musuh bersama. Itu yang kami khawatirkan. Akan menjadi perlawanan di daerah-daerah dan mengganggu stabilitas keamanan nasional," katanya.

Mengenai argumentasi Rizieq itu, Timur membantah klaim itu. Dia bahkan mempertanyakan pernyataan FPI soal "salah tangkap dan salah tembak." "Salah tangkap apa? Salah tembak apa? Kami kan penegak hukum," kata dia dilansir vivanews.com.(rep2)