Riau

Penerima BLSM Koto Gasib Dinilai tak Tepat Sasaran

SIAK-Camat Koto Gasib Drs Arlisman mengaku pihaknya tak pernah dilibatkan  dalam  pendataan calon penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) oleh instansi terkait.

"Memang saya dapat informasi data penerima BLSM itu banyak yang tidak tepat sasaran, namun hal itu di luar wewenang kami. Karena  yang melakukan pendataan adalah instansi lain, pihak kecamatan tidak di ikutsertakan," ungkap Arlisman kepada wartawan, Sabtu (6/7) lau ketika dikonfirmasi mengenai terjadinya kisruh dilapangan pada saat pembagian BLSM di wilayah kerjanya.

Dikatakan camat,  seharusnya dalam pendataan data penerima BLSM, harus melibatkan semua pihak,  agar data yang ada didapat valid dan tidak terjadi kekisruhan di lapangan pada saat melakukan pembagiannya.

Sementara itu Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Siak,  Ir  Iwan Trisna MP ketika di konfirmasi menyangkut terjadinya kekisruhan dan tidak validnya data BLSM untuk wilayah Kabupaten Siak langsung menyangkal  kalau pihaknya yang tidak valid melakukan pendataan Rumah Tangga Sasaran (RTS) penerima BLSM.

Menurutnya,  yang mengolah data itu adalah TMP2K yang ada di pusat.
"Setahu kami data BLSM yang ada saat ini yang diberikan oleh pemerintah pusat itu hasil data tahun 2011 lalu," ujar Iwan.

Selain itu kata Iwan, pihaknya juga tidak dilibatkan dalam melakukan pengolahan data tersebut.

"Sebelum BBM dinaikan telah di akukan kebijakan dengan memberikan bantuan kepada masyarakat miskin melalui BLSM ," sebut Iwan.

Lanjut Iwan, terjadinya kekisruhan pembagian kartu penerima yang seharusnya tepat sasaran, sebenarnya itu bisa saja kebijakan dari pihak desa itu sendiri.

"Sesuai dengan petunjuk dalam pembagian Kartu BLSM bagi penerimanya bila ada warga yang namannya tercantum,  namun tidak layak di berikan, pihak desa bisa mencoretnya dan menggantikannya dengan warga lain yang lebih berhak menerimannya," jelas Iwan.

Di wilayah kabupaten diungkapkan Iwan belum ada sekretariat pengaduan BLSM jadi bila terjadi persoalan masyarakat bingung mau mengadukannya kemana.

"Seharusnya memang ada sekretariat pengaduan tentang bantuan BLSM agar dapat berjalan dengan baik di lapangan dalam pembagiannya," terang Iwan Trisna MP

Berdasarkan informasi yang berhasil di rangkum di beberapa desa yang ada di kecamatan Koto gasib, banyak para penerima BLSM yang bukan masyarakat miskin.

Atas kejadian itu ada warga penerima merasa terpanggil dan mengembalikan kartunya ke kantor desa,  karena merasa tidak berhak mendapatkan BLSM tersebut.(rep05)


[Ikuti Riaudaily.com Melalui Sosial Media]