Jakarta-Lembaga swadaya Indonesia Budget Center menilai yang penting disoroti dari utang negara sebesar Rp 2.023 triliun adalah penggunaannya. Namun, sampai sekarang, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai tidak transparan dalam menjelaskan penggunaan utang tersebut.

Peneliti IBC Apung Widadi melihat adanya kecenderungan pemerintah sengaja membuat Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) defisit. Dengan begitu, kekurangannya selalu diarahkan agar ditutup dari utang. Pemerintah tidak pernah berkomitmen mencari sumber pendapatan baru untuk menutupi kebutuhan belanja yang semakin besar.

"Misalnya dari perubahan APBN-P kemarin, yang lebih banyak dibahas alokasi makro, tapi sektor pendapatan tidak ada dorongan untuk ditingkatkan, sehingga akhirnya kita kembali berutang," ujarnya selepas diskusi Kemandirian Bangsa di Tebet, Jakarta, Minggu (7/7).

Apung mencontohkan komentar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa dua bulan lalu yang mengaku tidak khawatir dengan utang besar.

Saat itu Hatta beralasan, yang lebih penting adalah menjaga rasio utang terhadap GDP. "Yang penting dijaga adalah utang terhadap GDP. Orang anggap angka yang aman itu 60 persen. Kita hanya 24 persen," ujar Hatta.

Padahal, menurut Apung, yang lebih patut disorot adalah realisasi penggunaan utang itu. Apalagi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah melansir pernyataan ada potensi penggelembungan (mark up) utang tanpa ada audit yang jelas.

"Dibanding rasio terhadap PDB, yang lebih penting dari utang yang besar ini adalah akuntabilitas penggunaannya. Ketua BPK Hadi Purnomo pernah menyatakan ada potensi mark up utang, tapi sampai sekarang, auditnya itu-itu saja," paparnya.

Saat ini, audit pemanfaatan utang pemerintah hanya fokus pada persoalan administratif. Semisal Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan prosedur utang sudah benar atau tidak. Bagi Apung, sudah saatnya BPK menggandeng KPK, memperdalam pemeriksaan utang itu.

"Sekarang perlu item auditnya diperluas, utang itu produktif tidak sih, atau pengelolaan kebocorannya berapa," kata Apung.

Sebelumnya, data Koalisi Anti Utang (KAU) menyebutkan, sejak SBY berkuasa pada 2004, peningkatan utang luar negeri pemerintah mencapai Rp 724,22 triliun. Peningkatan ini signifikan lantaran pada 2004, utang pemerintah baru sebesar Rp 1,299 triliun.

"Rata-rata setiap warga Indonesia menanggung utang sekitar Rp 8,5 juta," kata Ketua KAU Dani Setiawan di tempat yang sama.

Penambahan utang luar negeri selama era SBY, menggerus anggaran negara dan mengurangi belanja sektor publik. Buktinya anggaran kemiskinan, imbuh Dani, saat 2005 ketika SBY baru setahun berkuasa, sebesar Rp 23 triliun. Pada 2013, akumulasi kenaikannya hanya Rp 115 triliun. (rep05)