SELATPANJANG  – Memasuki tahun ajaran baru, para orangtua mulai pusing tujuh keliling. Selain dihadapkan dengan kenaikan BBM yang berimbas pada melonjaknya harga kebutuhan bahan pokok, mereka juga dibebankan dengan biaya pendidikan anak mulai dari seragam sekolah, buku sampai biaya pembangunan.

Zulkifli (58), salah seorang orangtua murid, mengaku harus pontang-panting mencari uang untuk biaya pendaftaran tiga anaknya yang harus masuk sekolah. Anak bungsunya masuk sekolah dasar, satu lagi SMP dan yang paling besar SLTA. Meskipun pemerintah telah mengalokasian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk awal tahun ajaran ini, namun ia tetap membutuhkan biaya ekstra untuk kepentingan pendidikan anak-anaknya.

“BOS itu untuk biaya operasional pendidikan tapi soal biaya masuk sekolah tetap menjadi tanggung jawab orangtua. Mulai dari uang pendaftaran, seragam sekolah, buku sampai kebutuhan lainnya. Minimal satu anak butuh Rp1 juta - Rp1,5 juta. Kalau tiga anak yang harus sekolah, minimal harus sediakan uang Rp4 juta Rp5 juta. Dengan kondisi ekonomi yang serba melambung ini sangat menyulitkan. Kalau tak disekolahkan, kita tidak ingin disebut sebagai orangtua yang melalaikan pendidikan anak,” ujar Zulkifli.

Rosmawati (43), Minggu (23/6), juga mengungkapkan hal yang sama. Menurut ibu empat anak ini, tuntutan biaya pendidikan setiap tahun terus meningkat. Meski pemerintah telah mengeluarkan kebijakan sekolah gratis dengan Program Wajar 12 dan pengalolaksian dana BOS, orangtua tetap harus merogoh kantong untuk biaya sekolah anak terutama pada awal tahun ajaran baru.

“Kita maklumi pendidikan memang mahal. Tetapi jangan sampai karena aturan sekolah, lantas membuat orangtua keberatan. Kita berharap, pihak sekolah dan komite sekolah bisa membuat kebijakan yang lebih persuasif terutama soal pakaian seragam. Hendaknya seragam bisa dibayar secara bertahap. Bagi keluarga ekonomi mapan barangkali tak persoalan, tapi bagi keluarga ekonomi lemah jelas memberatkan. Anggaplah satu setel seragam Rp700.000 per anak, tiga setel seragam saja sudah berapa? Sementara pemerintah sudah menerapkan Wajar 12 tahun,” kata Rosnawati.

Sementara itu, Bupati Kepulauan Meranti Irwan Nasir, Minggu (23/6) menegaskan, pendidikan merupakan hak anak yang harus diberikan secara layak. Setiap anak usia sekolah harus bersekolah dan tidak boleh dibiarkan terlantar tanpa bekal pendidikan. Pemerintah telah menerapkan Program Wajib Belajar (Wajar) 12 tahun, karena itu tak ada alasan sekolah membuat aturan yang memberatkan. Meski sekolah dan komite berhak mengatur kelancaran pendidikan tidak berarti bebas membuat aturan. Kebijakan penerimaan siswa baru harus mengacu pada ketentuan undang-undang penyelenggaraan pendidikan nasional.

“Jangan sampai ada anak usia sekolah gagal masuk sekolah hanya karena peraturan penerimaan siswa baru yang memberatkan orangtua. Pendaftaran masuk SD dan SMP gratis. Kalau pun ada sekolah yang menerapkan aturan biaya seragam, jangan sampai berorientasi pada bisnis. Berikan kelonggaran ataupun kebijakan yang lebih persuasif. Disdik Meranti harus kerja keras memantau hal ini. Kalau ada sekolah yang melakukan komersialisasi pendidikan, tegur dan tindak tegas. Kita tidak ingin persoalan seperti ini terjadi di dunia pendidikan Meranti,” tegasnya dilansir haluankepri.com.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepuluan Meranti Drs Bakhtiar melalui Sekretaris Disdikbud Meranti Drs Rismawardi, Minggu (23/6) menegaskan, SD dan SMP tidak dikenakan biaya pendaftaran. Sedangkan SMA, MA dan SMK dikenakan biaya pendaftaran sebesar Rp 25.000 per siswa.

“Kalau soal seragam sekolah, ada kebijakan dari sekolah dan komite. Meski demikian, persoalan penyediaan seragam sekolah diharapkan tidak mencari keuntungan. Bagi anak tidak mampu, harus ada toleransi kebijakan yang lebih persuasif. Kalau ada sekolah yang melanggar aturan, Disdik Meranti akan mengambil tindakan tegas. Kita tidak ingin gara-gara aturan penerimaan siswa baru, ada anak yang gagal melanjutkan sekolah,” tandasnya. (rep2)