Legislator Riau Muhammad Adil menilai besarnya angka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) mencapai Rp 4,7 triliun tersebut merupakan bukti tidak seriusnya nya Plt Gubernur Riau dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyerap anggaran-anggaran yang ada.

 

Salah satu faktor yang membuat besarnya SiLPA akibat tidak jalannya program Rumah Layak Huni (RLH) dan Bantua  Keuangan (Bankeu). Untuk itu, Muhammad Adil meminta kepada Pemerintah Provinsi Riau segera melakukan evaluasi supaya hal yang sama tidak terjadi lagi ditahun 2016. 

 

"Ini menunjukan bahwa Plt Gunernur memilih SKPD yang tidak mempunyai kemampuan," kata Muhammad Adil, Selasa (11/1/2016).

 

Kata Adil, kurangnya daya serap anggaran oleh beberapa SKPD membuat Plt Gubernur dituntut  segera mengambil langkah tegas dengan evaluasi dan mengganti sejumlah kepala SKPD, termasuk segera menyeleksi Sekertaris Daerah (Sekda).

 

"Ini bukti tidak keseriusan Pemprov Riau. Plt Sekda ini juga harus segera diganti.Kemudian Bappeda," katanya seperti dilansir riaupos.co.

 

Pada tahun  2015, terang Adil,  masyarakat tidak bisa merasakan manisnya APBD karena lebih banyak dikucurkan untuk belanja pegawai."Yang terserap itu hanya untuk gaji pegawai, belanja pegawai. Jadi masyarakat Riau tidak merasakan," tutupnya. (rep05/rpc)