Pekanbaru-DPRD Riau mengembalikan usulan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) RAPBD Riau 2016 kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Dikarenakan adanya beberapa kesalahan yang harus diperbaiki pihak eksekutif. Berdasarkan hitungan sementara, asumsi pada pagu anggaran tahun depan bisa menembus angka Rp11 triliun lebih.
Hal tersebut diakui Asisten II Setdaprov Riau Bidang Ekonomi Pembangunan Masperi saat berbincang dengan Riau Pos, Senin (17/8). Menurutnya, memang ada perbaikan yang harus dilakukan terkait usulan KUA-PPAS 2016 yang sudah disampaikan untuk dibahas di legislatif.
‘’Beberapa perubahan nomenklatur yang berkaitan dengan kewenangan, jadi masih ada yang kurang, seperti beberapa jalan provinsi yang kita tingkatkan menjadi jalan nasional, tentu bukan kewenangan kita lagi. Kurang lebih seperti itu,’’ ungkapnya.
Dengan melakukan perbaikan atas penomenklaturan yang kurang tersebut, Pemprov diakui Masperi akan menyiapkan sesegera mungkin. Untuk kemudian dirampungkan secepatnya, sehingga bisa diusulkan kembali sesuai dengan aturan dan ketentuan. ‘’Akan dirampungkan secepatnya,’’ katanya.
Karena lanjut Masperi, memang sesuai UU 23/2014 banyak hal masalah kewenangan-kewenangan pemerintah daerah harus disesuaikan, sebab ada yang peralihan ke pemerintah pusat. Karenanya diperlukan penempatan yang benar-benar harus sesuai dengan kewenangan daerah, supaya tidak bertabrakan dengan kewenangan pusat.
Disinggung mengenai pagu anggaran RAPBD 2016, dijelaskan Masperi untuk estimasinya kemungkinan bisa menembus angka Rp11 triliun lebih.
Dengan asumsi, misalnya jika penerimaan 2015 ini bisa menyentuh angka Rp8 triliun, serapan APBD 2015 sesuai estimasi di angka terendah misalnya 60 persen, maka akan ada tambahan sekitar Rp3-3,5 triliun.
‘’Analisanya, kalau paling tinggi serapan 60 persen dari pagu APBD tahun ini, mungkin Silpa bisa menyentuh Rp3 triliunan, jadi sekitar Rp11 triliun lebih untuk 2016,’’ katanya berasumsi.
Karena masih asumsi, Masperi mengaku angka tersebut bisa saja bertambah atau di bawah Rp11 triliun lebih. Karena baru akan diketahui setelah jelasnya angka pendapatan daerah berikut angka Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) tahun ini.(rep05/rpc)
