Jakarta-Pemerintah segera mengatur penetapan harga layanan lebih adil (fair) sehingga tidak lagi diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar seperti berlaku sekarang ini.

 

Kepala Pusat Komunikasi dan Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Ismail Cawidu menyatakan ada tiga tahapan segera dilakukan pemerintah terkait pengaturan tarif internet itu terdiri atas jangka pendek, menengah, dan panjang. 

 

Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi disparitas (kesenjangan) tarif pungut atau retail layanan internet dan dalam rangka memenuhi target Pemerintah untuk mendukung pemerataan akses pita lebar (broadband) di seluruh wilayah Indonesia.

 

”Tetap memperhatikan kepentingan masyarakat untuk mendapatkan layanan internet dengan harga yang terjangkau dan kepentingan keberlangsungan usaha penyelenggara telekomunikasi,” ungkapnya, dalam keterangan resminya, Jumat (31/7).

 

Jangka pendek, untuk para penyelenggara telekomunikasi yang menawarkan layanan internet dengan tarif berdasarkan zonasi, Pemerintah meminta agar dilakukan perhitungan ulang tarif layanan internet, sehingga dapat memperkecil disparitas tarif antara zona satu dengan zona lainnya di seluruh wilayah Indonesia.

 

Dalam jangka menengah, pemerintah akan menyusun dan menerapkan paket regulasi yang bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana Kewajiban Pelayanan Umum (Universal Service Obligation/ USO) untuk mendukung percepatan pemerataan layanan broadband.

 

Selain itu untuk mendorong efisiensi pemanfaatan infrastruktur telekomunikasi (infrastructure sharing), dan untuk menghasilkan formula perhitungan biaya interkoneksi yang fair serta tarif yang terjangkau.”Bukan hanya untuk internet tapi juga untuk layanan suara (telepon), SMS dan data/internet,” terusnya.

 

Pemerintah akan menyelesaikan proyek Palapa Ring dan Rencana Pita Lebar Indonesia 2014 – 2019 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014. Hasilnya diyakini bisa mengatasi kesenjangan penyediaan layanan internet.(rep05)