Pekanbaru-Kasus penyanderaan 16 warga Riau di Kamboja terus menarik perhatian. Pemerintah Provinsi Riau mengharapkan permasalahan tersebut dapat segera dituntaskan. 

 

Salah satu solusi jangka panjang yang diperlukan adalah memfilter izin ke luar negeri. Ini diperlukan untuk mengantisipasi penyalahgunaan izin keberangkatan ke luar negeri. 

 

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, H Arsyadjuliandi Rachman mengharapkan hal itu dapat menjadi perhatian serius. Ia juga mengingatkan pihak imigrasi, untuk lebih cermat dan teliti lagi dalam menelaah keperluan para WNI ke luar negeri. Sehingga, peristiwa penyanderaan 16 warga Riau dan Kepri tidak terulang lagi.

 

"Makanya perlu menjadi perhatian bersama. Pihak imigrasi harus cermat, dalam mengeluarkan izin ke luar negeri," papar Plt Gubri, Selasa (19/5) di Pekanbaru. 

 

Ia menilai, saat ini banyak aktifitas mengarah ke modus ke luar negeri para WNI menggunakan jasa-jasa travel. Dengan tujuan awal wisata atau kunjungan sementara, ternyata para WNI melakukan kegiatan-kegiatan lain di luar negeri. 

 

"Saya rasa pihak Kementerian Luar Negeri, sudah cermat dan menelaah hal ini. Tinggal bagaimana kita di daerah juga harus mewaspadainya," urai Politisi Partai Golkar itu. 

 

Seperti diinfokan sebelumnya, 16 warga Meranti, Riau tidak dapat kembali ke tanah air karena masih tertahan di Kamboja. Namun, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) memastikan 16 WNI di Kamboja tidak sedang disandera oleh bos judi di sana. Pemilik kasino tersebut hanya meminta pertanggungjawaban kepada mereka karena masalah duit Rp2,1 miliar.(rep05/mcr)