BENGKALIS - DPRD Kabupaten Bengkalis menggelar rapat paripurna laporan hasil reses tahap II tanggal 15-20 April 2015 dipimpin Wakil Ketua DPRD, H Indra Gunawan di Gedung DPRD, Senin (4/5) malam. Paripurna dihadiri Sekda, BurhanuddinH mewakili Bupati Bengkalis.
Dari pandangan umum yang disampaikan 7 fraksi yang ada di DPRD Bengkalis, persoalan pelayanan, infrastruktur dan pendidikan masih menjadi dikeluhkan masyarakat ketika tatap muka
dan pertemuan (reses) anggota DPRD dengan masyarakat.
Fraksi berharap, berbagai persoalan yang dikeluhkan masyarakat yang perlu ditindaklanjuti dan dipadukan dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
yang ada di lingkungan Pemkab Bengkalis sehingga dalam formasi APBD dapat dilihat secara pasti alokasi anggarannya.
Fraksi Partai Amanat Nasional misalnya, mereka menyampaikan penyuluh lapangan belum terlihat peran aktifnya di masyarakat Kecamatan Siak Kecil, pelayanan perangkat desa perlu
ditingkatkan karena sering jarang di kantor, terlalu banyak pungutan-pungutan dan perlunya peningkatan layanan pembuatan KTP, KK dan akta kelahiran.
“Petani kelapa di Kecamatan Bantan juga mengeluhkan sudah lama tidak mendapatkan bantuan pupuk bersubdi. Kemudian di Kecamatan Siak Kecil masyarakat mengeluhkan layanan BPJS
yang belum prima, peningkatan kesejahteraan guru swasta dan pengadaan alat fogging untuk mencegah DBD minimal 2 buah per kecamatan,” ujar juru bicara Fraksi PAN, Rianto, SH.
Fraksi Golkar melalui juru bicaranya, H Thamrin Mali, SH menyampaikan keluhan masyarakat terkait anjloknya harga karet dan sawit saat ini diiringi naiknya harga sembako sangat drastis
sehingga membuat petani kesulitan. Mereka berharap kepada pemerintah membuat suatu kebijakan untuk mengatasi masalah yang sudah hampir 2 tahun dialami masyarakat.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dalam pandangan umum yang dibacakan Susianto SR menyoroti sektor pendidikan, masyarakat berharap dalam penyelesaian administrasi siswa yang tamat
sekolah baik tingkat SMA, SMP maupun SD agar tidak terjadi pungutan-pungutan. Demikian juga saat penerimaan siswa baru Dinas Pendidikan diminta membuat sistem yang transparan
sehingga masyarakat bisa memantau proses penerimaan siswa baru.
Fraksi PDIP Restrorasi menyoroti persoalan pembangunan infrastruktur yang belum merata dinikmati oleh masyarakat. Kemudian masyarakat juga mengeluhkan pelayanan pembuatan KTP
dan akta kelahiran yang memakan waktu cukup lama. Di bidang pendidikan, fraksi ini menyoroti masih banyaknya sekolah-sekolah yang tidak memadai untuk melaksanakan proses belajar
mengajar sehingga perlu mendapat perhatian serius Pemerintah Daerah.(rep04/rpc)
