PEKANBARU - Suasana ruang rapat di lantai dua Kantor Gubernur Riau mendadak senyap. ‘’Lapor pak, massa pengunjukrasa telah menjebol pagar dan kini mereka berada di depan pintu masuk kantor,’’ ungkap seorang anggota Satpol memberi laporan kepada Asisten I Sekdaprov Riau Kasiaruddin yang memimpin perundingan dengan perwakilan warga Kelurahan Sidomulyo Timur, Kamis (16/4). Seketika itu juga perundingan pun mendadak berakhir ketika
Kasiaruddin menjanjikan akan mempertemukan warga yang tergabung dalam Forum Warga Sidomulyo Timur (Forgasi) dengan Plt Gubri H Arsyadjuliandi Rachman. Para perwakilan Forgasi yang dipimpin Bambang Rumnan pun bergegas turun ke bawah melihat warga mereka yang merangsek masuk Kantor Gubri.
Aksi unjuk rasa warga Sidomulyo Timur bukanlah yang pertama kalinya terjadi. Sebelumnya meraka telah dua kali mengadakan aksi serupa di Kantor Gubernur Riau Jalan Jenderal Sudirman. Pertemuan pun juga sudah dilakukan untuk menjembatani aksi warga yang menginginkan pencabutan SK Gubernur Riau KPTS.297/III/2011 tentang lahan pencadangan di kawasan Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru. Namun hal tersebut ternyata belum menyelesaikan permasalahan di lapangan dan membuat warga kembali melakukan aksi.
Pada Kamis (16/4) pagi, dengan menggunakan bus, kendaraan roda empat dan roda dua, warga pertama kali menyambangi Kantor BPN Pekanbaru di Jalan Pepaya. Pihak kepolisian yang telah bersiaga di lapangan menutup sementara Jalan Pepaya karena banyaknya massa aksi memadati lokasi. Sebuah boneka pocong diboyong ke halaman Kantor BPN dan warga pun melakukan orasi.
Warga meminta BPN Kota Pekanbaru untuk mengeluarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang merupakan hak dari masyarakat Kelurahan Sidomulyo Timur. Di samping juga menyuarakan agar Dinas Tata Kota Pekanbaru mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
Aksi berjalan lancar hingga saat pimpinan BPN menemui massa dan kemudian massa pun bergerak meninggalkan Kantor BPN menuju Kantor Gubernur Riau. Sesampai di pintu pagar samping Kantor Gubri, warga terhalang masuk karena pagar tergembok. Massa pun berteriak dan kembali membacakan tuntutan mereka yang menolak SK Gubernur KPTS.297/III/2011 yang mereka nilai cacat hukum dan sudah kadaluarsa.
Guna menampung keinginan warga, Asisten I Sekdaprov Riau Kasiaruddin pun langsung turun dan meminta perwakilan warga untuk melakukan perundingan di dalam kantor. Semula perwakilan warga menolak dan ingin bertemu Plt Gubri. Namun karena Plt Gubri tidak berada di kantor, Kasiaruddin pun menjanjikan akan menelepon dan akan mempertemukannya dengan warga.
Perwakilan warga Bambang Rumnan saat perundingan mengatakan bahwa sebenarnya mereka sudah lelah menyampaikan aspirasi. Namun ternyata hingga kini belum ada realisasinya.
‘’Ini sudah kesekian kalinya kita berunding. Kami sudah lelah. Kami hanya minta pak gubernur agar membatalkan SK tersebut sehingga masyarakat bisa mengurus sertifikat dan IMB mereka. Kami tak ingin lama-lama di ruangan ini dan mohon diri untuk keluar ruangan,’’ ujarnya.
Menanggapi hal tersebut Kasiaruddin mengatakan permintaan maafnya jika mereka terkesan lambat dan mereka telah mencatat dan akan sampaikan segera ke Plt Gubri. Sebelumnya Kasiaruddin mengatakan bahwa perluasan area Lanud baru sebatas rencana.
‘’Ini baru rencana perluasan area Lanud. Rencana ini belum menjejas hak masyarakat dan harus ada proses yang akan ditindaklanjuti,’’ tuturnya.
Duduk Bersama
Massa baru ditemui Plt Gubri sekitar pukul 18.00 WIB, usai melaksanakan Musrenbang Provinsi Riau 2016 di Hotel Labersa, Siak Hulu. Mendengar kehadiran Plt Gubri, satu jam sebelumnya, massa tampak senang karena perjuangan mereka menanti orang nomor satu di Riau tersebut selama seharian berhasil. Andi didampingi Danrem 031/WB Brigjen TNI P Agus Irianto dan beberapa pejabat Mapolda Riau serta Pemprov Riau.
Mendengarkan orasi warga sejenak, massa yang membawa boneka mayat dikafani dengan keranda tersebut berbaris rapi di halaman Kantor Gubernur Riau. Sementara Plt Gubri dan jajaran berdiri di tangga. Laiknya upacara bendera, Gubernur memberikan pengarahan kepada warganya.
‘’Ada AURI dan warga dalam hal ini. Keduanya sama-sama penting, karenanya Pemprov Riau dalam hal ini perlu duduk kembali bersama. Menuju penyelesaiannya,’’ tutur Plt Gubri.
Setelah meminta warga bersabar, disambut sorak warga yang mengaku sudah sangat bersabar. Selang 15 menit, Plt Gubri mengajak perwakilan warga duduk bersama dalam dialog di dalam ruang rapat Kantor Gubernur Ruia. Hingga pukul 19.00 WIB, dialog masih berlangsung di dalam.
Sementara di sisi luar gedung, massa mulai duduk-duduk dan bercerita di pelataran parkir Kantor Gubernur Riau. Sembari menunggu hasil pertemuan dan penjelasan. ‘’Permintaan kami hanya satu, batalkan SK tersebut,’’ tegas salah seorang warga, sepereti yang dikutip dari Riaupos.co. (rep01)
