Pekanbaru-Banyak laporan masuk ke Komisi III terkait komplain pasien terhadap penerapan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mulai dari banyaknya pasien terlantar atau yang 

 

tidak terlayani dengan baik. DPRD menilai sistem yang ada di BPJS saat ini berantakan dan perlu evaluasi sehingga persoalan masyarakat tidak terlayani secara maksimal. Hal ini diungkapkan langsung oleh Sekretaris Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, Zulkarnain SE.

 

Disebutkan Zulkarnain dengan banyaknya persoalan yang tidak terakomodir di BPJS sebaiknya BPJS harus evaluasi sistem yang ada di tubuhnya sejauh apa kekurangan dan kelemahannya dalam satu tahun ini terkait banyaknya persoalan sejak BPJS ini ada.

 

"Saat ini kita melihat sistem yang ada di BPJS tidak transparan, dan sistemnya berantakan. Mulai dari mengabaikan pasien terlantar hingga keterbukaan soal pembiayaan ke rumah sakit juga kurang. 

 

Harusnya BPJS punya prosedur yang jelas," kata Zulkarnaenseperti dilansir riaupos.co Rabu (1/4/2015). Menurut Zulkarnaen, BPJS harus transparan baik kepada pasien dalam hal mengakomodir mana yang bisa masuk pengklaiman untuk masyarakat, besarnya berapa, kelasnya berapa, sejauh mana dan apa saja, kategori penyakitnya apa saja yang bisa di klaim BPJS.

 

"Semua harus jelas dan transparan. Begitu juga kerjasama ke pihak managemen RS karena BPJS punya operasional karyawan yang bekerja den meraka harus membayarkan upah karyawannya. Terkesan BPJS tidak transparan kepada RS yang melakukan kerjasama itu," tutup Zulkarnain.(rep05/rpc)