Jakarta-Wakil Presiden Jusuf Kalla kembali menekankan instruksi Presiden Joko Widodo agar tidak ada lagi pembangunan kantor-kantor pemerintah. Hal ini disampaikan Kalla saat menerima kedatangan Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia (Gapeksindo) di Kantor Wapres, Senin (23/2/2015).

 

"Tidak ada cerita buat bangun kantor pemerintah karena presiden sekarang tidak menginginkan itu. Jangan harap jadi bupati bisa rombak kantornya," kata Kalla.

 

Ia mengatakan bahwa kebijakan ini berlaku selama lima tahun pemerintahan Jokowi-Kalla. Saat ini, lanjut dia, pemerintah akan lebih banyak membangun fasilitas umum seperti jalan, dan pelabuhan dibandingkan dengan membangun gedung.

 

Menurut dia, pembangunan infrastruktur semacam itu sebenarnya lebih efisien dilakukan saat ini. Hal tersebut dikarenakan harga bahan material bangunan yang lebih murah dibandingkan dengan dua tahun lalu. Dengan demikian, menurut dia, pemerintah bisa membangun lebih banyak dengan dana yang tersedia.

 

"Contohnya aspal, harga minyak turun, harga aspal turun, semen, besi, baja itu turun 50 persen dibandingkan dua tahun lalu, harga internasionalnya. Jadi artinya kita bisa bangun lebih banyak dengan dana yang ada," ucap dia.

 

Dalam pertemuan itu Kalla juga meyakinkan para pengusaha bahwa pemerintah ikut mendorong pertumbuhan usaha konstruksi. Ada dua hal yang dilakukan pemerintah untuk memperkuat pembangunan infrastruktur.

 

Pertama, pemerintah meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk membentuk lembaga pengawas dan konsultan yang kuat, termasuk yang berasal dari luar negeri. "Ahli dari Jepang, Jerman, itu kumpulan untuk mendidik dan mengawasi," ucap Kalla.

 

Kedua, kata dia, pemerintah menarik Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk berada langsung di bawah Presiden sehingga bisa lebih efektif melakukan pengawasan. "Jadi nanti semua proyek nasional ini harus berprioritas yang baik," kata dia.

 

Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini juga meminta para pengusaha konstruksi untuk meningkatkan kualitas pekerjaan mereka. Menurut Kalla, pemerintah ingin perusahaan konstruksi tidak hanya membangun gedung, namun juga berupaya mengembangkan teknologi. Pemerintah ingin pengusaha konstruksi mempunyai kemampuan untuk menetapkan teknologi maju.

 

"Contohnya kalau bangun satu juta rumah, sistemnya harus betul, ada standarisasi, jendela pintu dapur harus standar, semua bisa disediakan oleh pabrik, jadi tidak harus tukang satu per satu. Jadi tidak hanya bekerja membangun, tapi juga investasi untuk mengembnangkan teknologi," tutur dia. (rep05/kpc)