MUI: Kongres Umat Islam Harus Bisa Perbaiki Bangsa

MUI: Kongres Umat Islam Harus Bisa Perbaiki Bangsa

Pekanbaru  - Pengurus Pusat Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengatakan  kongres Umat Islam Indonesia VI di Yogyakarta merupakan momentum dalam memperbaiki nasib bangsa serta mengkristalkan peran kaum Muslim dalam memperkuat jatirinya.

Sekretaris MUI Provinsi Riau Fajriansyah dihubungi di Yogyakarta, Kamis, mengatakan, melalui kongres akbar ini diharapkan lahir gagasan-gasan besar Islam untuk mewujudkan negara yang berkeadilan, sejahtera dan negara yang selalu melayani masyarakatnya serta selalu menjunjung tinggi nilai-nilai moral.

"Di tengah belum adilnya sistem ekonomi, pergeseraan moral bangsa serta belum tegaknya hukum, melalui forum ini lahir suatu konsepsi Islam untuk mendorong perbaikan bangsa, kesenjangan dalam ekonomi, timpangnya pembangunan antara pusat dan daerah, desa dan kota serta belum tegaknya sistem hukum adalah pekerjaan rumah yang harus dijawab oleh Umat Islam," katanya.

Dalam acara tersebut MUI mengundang peserta yang terdiri pengurus MUI se-Indonesia. Selain Perwakilan MUI se Indonesia diundang juga perwakilan Pengurus Wilayah (tingkat Provinsi) dari Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Islam (Persis) dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) se-Indonesia.

Ia menyatakan, islam yang sering mengampanyekan keberadaannya sebagai Rahmatan lil alamin (memberikan kebaikan bagi seluruh alam), harus hadir memberikan kontribusi nyata ditengah persoalan moral dan ketidakadilan yang dihadapi masyarakat dan bangsa Indonesia.

Hal ini sejalan dengan tema yang diusung didalam kongres, yaitu "Penguatan Peran Politik, Ekonomi, dan Sosial Budaya Umat Islam Untuk Indonesia yang Berkeadilan dan Berkeadaban".

Melalui  forum akbar ini MUI Riau menyampaikan pentingnya pembangunan di daerah khusunya di Provinsi Riau. Pemerataan pembangunan adalah salah satu indikator keberhasilan pembangunan.

Ketertinggalan infrastruktur, minimnya sarana prasarana baik fasilitas Pendidikan, Kesehatan dan fasilitas umum lainnya di Riau harus menjadi perhatian pemerintah pusat.

"Pemerintah seharusnya tidak melupakan sejarah, bahwa dimasa penjaajahan Belanda, Kesultanan Siak turut berkontribusi besar bagi upaya kemerdekaan bangsa Indonesia. Sultan Siak, Sultan Syarif Qasim 12 pada waktu itu mendorong penuh kemerdekaan bagi bangsa Indonesia dan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," jelasnya.

Ia menjelaskan komitmen Sultan Siak pada waktu itu ditunjukkan dengan menyumbangkan aset berupa kekayaaan Kerajaan Siak kepada perwakilan tokoh Nasional waktu itu yaitu  Soekarno yang sedang mengonsolidasikan berdirinya NKRI.

Seharusnya fakta sejarah ini menjadi perhatian pemerintah pusat, bahwa sedari awal Riau telah memberikan sumbangsih bagi berdirinya Negara Kesatuan RI. "Pusat harus memberikan penghormatan atas perhatian besar yang diberikan Kesultanan Siak pada Negara," katanya.

Tokoh MUI yang juga Dosen Universitas Islam Riau ini menambahkan kontribusi Riau untuk pendapatan negara juga cukup besar. Pada 2013 saja hasil minyak Riau menyumbang Pendapatan Negara sebanyak Rp257 Triliun. Bahkan sejak 2008 sampai sekarang kontribusi Riau dalam produksi minyak skala Nasional mencapai 42,16 Persen.

"Sudah seharusnya pemerintah memberikan perhatian lebih kepada Riau, mengingat peran Riau yang cukup besar sejak era pergerakan kemerdekaan hingga sekarang," urainya. (cr01/ant)

Rekomendasi

Index

Berita Lainnya

Index