Politik

Mendagri Minta KPU Selenggarakan Pilkada Tahun ini

JAKARTA- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah ingin penyelenggaraan Pilkada di daerah tetap diselenggarakan tahun 2015 ini. Pemerintah mengharapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) siap menyelenggarakan Pilkada sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pilkasa yang baru saja diundangkan.

"Daerah semuanya sudah siap anggaran, ya KPU harus siap. Ini bukan soal mendesak, tapi sesuai komitmen awal Perppu yang sudah jadi UU," kata Tjahjo di kantor Kemendagri, Jakarta, Jumat (6/2/15).

Menurut Tjahjo, jika Pilkada diundur ke 2016, daerah akan dirugikan. Sebab, anggaran pelaksanaan Pilkada tahun ini sudah dialokasikan dalam APBD 2015. "Jadi jika diundur, anggaran tersebut tidak bisa dialihkan," ucanya.

Selain itu, lanjut politisi PDIP ini, kerugian juga akan dirasakan oleh bakal calon kepala daerah yang ingin maju tahun ini.

"Daerah itu kalau mundur marah loh. Calon juga, karena cost-nya bertambah, popularitas mereka juga bisa tidak dikenal lagi padahal sudah prepare," ungkapnya.

Lebih jauh Tjahjo mengatakan, dalam pembahasan revisi UU Pilkada yang dijadwalkan tanggal 10 sampai 14 Februari nanti, menurutnya pemerintah akan menyampaikan argumentasi. Pemerintah akan mengupayakan Pilkada di delapan provinsi dan 196 kabupaten/kota tetap dilaksanakan tahun 2015.

"Karena kalau satu mundur akan mengganggu semua jadwal. Kan sudah ada jadwal Pileg, Pilpres 2019," jelasnya, dikutip riauterkini.com.

Sebelumnya, KPU menilai Pilkada tahun 2016 lebih rasional. Sebab, menurut Ketua KPU Husni Kamil Manik pemunduran Pilkada itu lebih banyak positifnya.***(cr01/rtc)


[Ikuti Riaudaily.com Melalui Sosial Media]