PEKANBARU - Meskipun sudah menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus yang menjeratnya, HM Rusli Zainal masih bisa menjalankan kebijakannya sebagai Gubernur Riau. Selagi belum ada keputusan tetap, tanggungjawab roda pemerintahan masih dipegang Rusli Zainal.

Hal ini ditegaskan Kepala Biro Tata Pemerintahan Setdaprov Riau, M Guntur kepada wartawan, di Kantor Gubernur Riau, Senin (17/6/2013). Dijelaskan Guntur, saat ini status Gubernur Riau, HM Rusli Zainal baru sebagai tersangka dalam sebuah kasus, belum terdakwa. Jadi, tidak ada satupun secara administrasi yang mengatakan perlunya diangkat Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur oleh Wakil.

"Didalam undang-undang 32 uu 32 pasal 26 Ayat I huruf D memang disebutkan, jika Kepala Daerah berhalangan maka Wakil Kepala Daerah menjalankan tugas dan kewenangan Kepala Daerah. Namun diayat dua disebutkan, pelaksanaan tugas sebagaimana diatur dalam Ayat I, bertanggung jawab kepada Kepala Daerah, artinya semua pelaksanaan tugas menjadi tanggungjawab Kepala Daerah atau Gubernur, sampai nanti adanya perubahan status dari tersangka menjadi terdakwa," papar Guntur dilansir halloriau.com.

Disebutkannya, saat ini semua program di masing-masing satker yang bersifat kebijakan dan perlu diketahui oleh Gubernur, maka tetap akan ditandatangani oleh Gubernur Riau. "Jadi saat ini roda pemerintahan masih dipimpin Gubernur Riau, beberapa administrasi masih ditandatangani oleh Gubernur, namun untuk beberapa kegiatan yang tidak bisa dihadiri Gubernur langsung seperti peresmian ataupun rapat evaluasi, maka itu di limpahkan kepada Wakil," tandasnya.

Oleh karena itu, Guntur berharap semua pihak untuk menghormati dan menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah terhadap kasus yang menimpa RZ tersebut. Pasalnya, jika nanti dipersidangan terbukti RZ tidak bersalah, maka namanya akan dibersihkan dari semua dakwaaan. "Kita harus menjunjung azas praduga tak bersalah. Karena semuanya ini masih berporses," tukasnya.(rep2)