Pekanbaru-Anggota Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau mempertanyakan data penerima layanan kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Pekanbaru yang hingga kini belum disampaikan ke Dinas Kesehatan Provinsi Riau.

 

        "Data yang saya tahu masih mengacu kepada data lama tahun 2011," kata anggota Komisi E, DPRD Provinsi Riau, Ade Hartati, di Pekanbaru, Senin, saat melakukan kunjungan kerja ke pemerintah kota Pekanbaru beserta sembilan anggota lainnya diikuti Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Riau untuk singkronisasi program .

 

        Dia mengatakan, saat dirinya menjadi anggota DPRD daerah pemilihan (Dapil) Pekanbaru, sudah mengetahui sejauh mana data kemiskinan yang dimiliki wilayah itu dimana banyak terdapat ketidak valitan.

 

        Karena itu diakuinya, semenjak dirinya masih di DPRD Pekanbaru, pihaknya sudah meminta pemko melakukan validasi data. Namun hingga kini belum ada laporan data terbaru.

 

        "Ini terbukti dari laporan Diskes provinsi tadi sampai kini Pekanbaru belum mengirim data baru penerima BPJS," paparnya.

 

        Menurut dia, Pemko Pekanbaru perlu melakukan percepatan  validasi data kemiskinan, agar program penyelenggaraan BPJS bagi masyarakat miskin tidak terkendala. Apalagi ini erat kaitannya dengan penganggaran yang akan di usulkan oleh Diskes Provinsi. (rep05)