Jakarta- Mantan Dirut Bursa Efek Jakarta (BEJ), Hasan Zein Mahmud, menyebutkan pemerintah harusnya membuat aturan soal hutang luar negeri tak boleh digunakan untuk keperluan selain pembangunan infrastruktur. 

 

Hal ini ia sampaikan dalam diskusi yang digelar Mahmud MD (MMD) Initiative di Bengkulu, Selasa (16/12/2014) yang menghadirkan penulis Zuliyan Yamid dan Bupati Musirawas, Sumsel, Ridwan Mukti. 

 

"Pemerintah harusnya berikan contoh yang baik poada sektor swasta terkait utang luar negeri, misalnya dibuatkan aturan hukum mengikat bahwa utang luar negri hanya dapat digunakan untuk membangun infrastruktur bukan untuk bayar utang lagi atau subsidi," ujarnya. 

 

Pembangunan infrastruktur, kata dia, sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memancing investor untuk bersedia melakukan investasi secara jangka panjang. Selama ini, investasi jangka panjang di Indonesia masih sangat dibutuhkan yang dapat menyerap tenaga kerja. 

 

"Sejauh ini investasi masih banyak berupa hot money, pagi mereka masuk sedangkan sore mereka tarik lagi," jelasnya. 

 

Ia juga sempat menyentil terkait melemahnya rupiah terhadap dollar AS dalam satu pekan terakhir yang menyebabkan perekonomian makro Indonesia loyo, hal ini berkaitan dengan membaiknya perekonomian Amerika Serikat sehingga banyak investor asing menarik dolar dari Indonesia.

 

Sebagai antisipasi pemerintah harus segera memperbaiki neraca perdagangan dengan usaha meningkatkan ekspor. Ekspor Indonesia saat ini masih didominasi oleh batubara, CPO dan karet, celakanya komoditas tersebut dalam kondisi harga yang jelek dipasar dunia, akan lebih baik menurutnya sektor pariwisata digenjot. 

 

"Amerika Serikat, termasuk Malaysia belanja wisata penduduknya sangat tinggi melebihi anggaran belanja negaranya saat ini, jika sektor wisata Indonesia digenjot ini pendapat yang sangat baik guna memperbaiki perekonomian termasuk rupiah," pungkasnya. (rep05)