Pekanbaru, - Bank Indonesia Perwakilan Riau dalam kajian ekonomi regional triwulan III-2014 menyatakan realisasi belanja dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan tahun ini mencapai Rp2,25 triliun, atau baru sekitar 27,27 persen dari total alokasi Rp8,28 triliun.

Kepala BI Perwakilan Riau, Mahdi Muhammad, di Pekanbaru, Sabtu, menyatakan realisasi anggaran paling rendah berada pada sektor infrastruktur yaitu komponen belanja jalan, irigasi, dan jaringan yang baru mencapai 3,34 persen. "Padahal alokasi anggarannya cukup besar," ujarnya.

Ia mengatakan realisasi belanja pada APBD-P 2014 lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp3,4 triliun atau sekitar 40,35 persen. Realisasi belanja hingga triwulan III-2014 paling besar dari belanja operasional yang terdiri dari belanja bantuan belanja, keuangan, hibah, barang, dan pegawai. Jumlah keseluruhannya mencapai Rp1,83 triliun, baru kemudian diikuti oleh dana transfer ke daerah Rp344 miliar serta belanja modal Rp74 miliar.

Sedangkan, realisasi belanja peralatan dan mesin di dalam belanja modal baru mencapai 13,88 persen, serta belanja gedung dan bangunan 2,25 persen.

"Alokasi belanja untuk peralatan dan mesin, serta gedung dan bangunan itu relatif besar, tetapi realisasinya masih minim. Padahal keduanya masuk ke dalam belanja modal yang secara umum memberikan multiplier effect terhadap perekonomian," ujarnya.

"Sedangkan, untuk belanja bantuan sosial hingga akhir triwulan tiga sama sekali belum terealisasi," lanjut Mahdi.

Sementara itu, realisasi pendapatan Riau hingga kuartal ketiga tahun ini mencapai Rp5,63 triliun, atau sekitar 79,11 persen dari target Rp7,13 triliun. Meski begitu, dana perimbangan masih mendominasi pendapatan daerah yakni mencapai Rp3,24 triliun, dan lebih besar dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai Rp2,39 triliun.

"Meningkatnya PAD bersumber dari peningkatan komponen pendapatan pajak daerah yang mencapai 69,12 persen dari target tahun ini, dan komponen lain lain yang sah sebesar 230,82 persen," katanya.

Ia juga menyoroti realisasi retribusi daerah para triwulan III-2014 menurun sebesar 51.11 persen, dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah belum terealisasi sama sekali. Kemudian, realisasi komponen dana perimbangan tertinggi berasal dari dana hasil bukan pajak yang mencapai 75,36 persen dari target, sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil Pajak masing-masing mencapai 83,33 persen dan 75,71 persen dari target.

Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Zaini Ismail, menanggapi rendahnya realisasi APBD akibat banyaknya program kegiatan tertunda menyatakan tidak mempermasalahkannya, karena kegiatan akan tetap dilanjutkan pada tahun 2015 mendatang.

"Kegiatan pembangunan yang tertunda dapat dilanjutklan 2015, begitu juga kegiatan yang semestinya dijalankan tahun ini diharapkan dapat dilanjutkan lagi," kata Zaini Ismail.

Menurut dia, minimnya realisasi pengerjaan kegiatan hampir merata di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

"Sebenarnya bukan hanya di Dinas Bina Marga, tapi seluruh SKPD tidak mencapai target. Diharapkan di 2015 melaksanakan program ini terealisasi sesuai jadwal yang dibuat," ujarnya.(cr01/ant)