Pekanbaru-DPRD Riau menyatakan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2015 yang disetujui legislator periode 2009-2014 tidak mungkin sengaja diubah oleh Gubernur non aktif Annas Maamun dan diberikan kepada Kementerian Dalam Negeri RI untuk diverifikasi.
"Tidak mungkin pemerintah mengubah RAPBD 2015, berani betul kalau mengubah. Sudah lah kita tidak perlu berpolemik soal ini karena kami belum terima surat pemberitahuan verifikasi," kata Ketua DPRD Riau, Suparman yang juga anggota dewan periode sebelumnya di Pekanbaru, Senin.
Dia mengatakan, DPRD saat itu sudah melaksanakan proses pengesahan sesuai dengan tahapan dan prosedur. Saat ini, kata dia, pihaknya justru bertanya tentang hasil verifikasi yang masih belum diterima dan dianggap masih dalam tahapan.
Selanjutnya, dia menyayangkan pernyataan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo yang mengatakan agar DPRD dan pemerintah provinsi untuk mencari solusi soal itu. Mendagri perlu mengetahui bahwa proses RAPBD itu sudah bersifat final.
"Ini sudah tahu disahkan, kenapa dikembalikan kepada kita untuk cari solusi. Mendagri harus tahu, RAPBD itu sudah final dan tinggal verifikasi," katanya.
Anggota DPRD Riau, Noviwaldy Jusman juga mengaku tidak tahu tentang perubahan tersebut. Tetapi mendagri bisa tahu RAPBD itu berubah dan tidak sama dengan yang disahkan DPRD melalui berita acara paripurna pengesahan.
"Kami belum melihat wujud berubah itu seperti apa. Jika memang berubah harus dikembalikan lagi ke RAPBD yang disahkan oleh DPRD," ujarnya.
Sebelumnya, pada Jumat (7/11) Mendagri Tjahjo Kumolo menyatakan tidak mau menandatangani RAPBD Riau 2015 karena indikasi penemuan perubahan yang sengaja dilakukan Gubernur Annas Maamun. RAPBD itu berbeda dengan yang telah disahkan bersama DPRD Riau.
"Tadi pejabat Riau meminta putusan mendagri jangan kami ini disalahkan. Saya bilang kamu salah karena APBD itu diputuskan¿ bersama DPRD. Apa yang sudah diparaf dan DPRD meminta persetujuan mendagri untuk acc harus sama dengan yang diputuskan. Ini kok tahu-tahunya diubah. Katanya bukan kami yang ubah tapi Pak Gubernur (Annas Maamun)," ujarnya saat itu. (rep05/ant)
