Pekanbaru, - Sejumlah anggota DPRD Riau menyatakan menerima keputusan dibatalkannya pengadaan mobil dinas oleh Sekretariat Daerah setempat untuk Pejabat Eselon II dan III termasuk wakil rakyat itu karena alasan kesalahan nomenklatur dan sorotan publik.

         "Saya menerima pembatalan mobil dinas untuk pejabat termasuk pimpinan dan anggota dewan. Alasannya kata sekretaris daerah karena kesalahan nomenklatur dan juga karena sorotan publik," kata Ketua Fraksi PAN DPRD Riau, Ade Hartati Rahmat di Pekanbaru, Rabu.

         Akibatnya, kata dia, terpaksa pimpinan dan anggota harus memakai mobil pribadi. Bagi dirinya sendiri pembatalan itu tidak masalah karena hanya berasal dari daerah pemilihan Kota Pekanbaru.

         "Yang kasihan itu dewan dari luar Pekanbaru, pada saat reses itu akan menyusahkan. Tidak mungkin dari daerah itu memakai mobil sekelas minibus," ujarnya.

         Terkait solusinya, ia mengatakan saat ini masih dikonsultasikan. Jika mobil dewan lama ditarik untuk periode baru dirasa tidak mungkin dan dianggarkan lagi pada tahun 2015 juga tidak mungkin karena telah disahkan oleh DPRD periode sebelumnya.

         Dengan demikian, katanya, pembatalan anggaran sebesar Rp117 miliar ini juga akan menyebabkan sisa lebih anggaran (silpa) pada tahun 2014 meningkat."Untuk mitra kerja kita di Komisi E saja silpa kemungkinan lebih dari Rp1 triliun, sekarang ditambah lagi dengan pembatalan mobil dinas," terangnya.

         Sementara itu, anggota DPRD dari dapil Siak Pelalawan, Zukri Misran menyatakan pembatalan itu urusan pemerintah. Namun perlu digarisbawahi bahwa DPRD butuh transportasi, terkait apa jenis mobilnya itu bukan wewenang DPRD.

         "Diberi Avanza sekalipun tidak apa-apa kalau itu menunjang kerja DPRD dan selagi tidak bermewah-mewahan. Kita ini setara Pejabat Eselon II, kalau dianggap menyusahkan keuangan daerah, batalkan sekalian untuk pejabat pemerintah," jelasnya.

         Menurutnya, jenis mobil yang dianggarkan saat ini yakni X-Trail tik terlalu berlebihan karena dulu juga itu, Dianggarpun mobil mewah, katanya, dia juga tak sanggup karena anggota dewan tidak ditanggung inyak dan perawatannya. (cr01/ant)