Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti melakukan gebrakan dengan membuka seluas-luasnya data di kementeriannya agar masyarakat bisa memantau langsung perkembangan program bagi masyarakat maritime.

"Hari ini saya publish data kami supaya kita semua bisa berpartisipasi dalam program pertumbuhan ekonomi di bidang perikanan. Karena banyak hal yang belum pada tempatnya, banyak hal yang belum maksimal, dan banyak yang salah dalam penggunaannya," ujar Susi, Jumat (31/10).

Susi yang didampingi para pejabat eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan menegaskan, menyejahterakan sektor kelautan kembali membutuhkan kerja keras dari pelaku bisnis, pembuat kebijakan, media, dan para nelayan.

Sehingga cara yang ia tempuh sekaligus mengajak serta masyarakat mengawasi secara langsung kinerja KKP dan juga monitoring pencurian ikan yang menjadi salah satu tugas utama kementeriannya.

Susi menjelaskan, dari total 5.329 kapal muatan yang terdata, dengan alokasi BBM 2,1 juta kilo liter pertahun dan subsidi Rp 11,5 triliun,  Pendapatan Negara Bukan Pajak (BNPB) yang didapat hanya Rp 300 miliar.

"Negara rugi hampir Rp 11 triliun, ini satu hal yang tidak boleh terjadi lagi," ujar Susi.

Susi menargetkan agar KKP mendapat pendapatan yang setara dengan buat dikeluarkan negara. "Subsidi adalah cost. Dan pendapatan yang didapat hanya 20% saja. Secara komersil ini not make sense,” tegasnya. (rep01/rol)