Pemkab Kepulauan Meranti tetap komit untuk merealisasikan program pembangunan yang pro rakyat. Sesuai dengan kebijakan pemerintah, 60 pesen dari APBD dialokasikan untuk belanja pembangunan.

Diharapkan dengan kebijakan ini, upaya Pemkab Meranti menggesa pemerataan pembangunan infrastruktur bisa berjalan dengan cepat dan tepat sasaran.

‘’Lebih dari 60 persen total alokasi belanja APBD Meranti setiap tahun dialokasikan untuk belanja langsung pembangunan. Kebijakan ini memang sudah menjadi komitmen dari awal Pemkab Meranti. Sadar akan minimnya infrastruktur, alokasi dana APBD diprioritaskan untuk program belanja langsung pembangunan. Mulai dari pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, gedung sekolah dan berbagai proyek fisik lainnya,’’ kata Bupati Kepulauan Meranti, Drs Irwan Nasir MSi.

Menurutnya, infrastruktur dasar di Meranti memang sangat mimim. Meski pun pada saat belum dimekarkan, Pemkab Bengkalis sudah menggulirkan pembangunan infrastruktur di berbagai pelosok pedesaan. Namun kondisinya kini sudah tidak lagi layak untuk dimanfaatkan.

‘’Lebih dari 85 persen jalan lintas antara desa mau pun jalan poros kecamatan dalam kondisi rusak berat. Beberapa fasilitas umum pelabuhan di berbagai pelosok pedesaan juga masih sangat minim. Demikian juga dengan fasilitas umum kesehatan mau pun listrik,’’ kata Irwan.

Yang lebih miris lagi, masih banyak ditemukan sarana fisik pendidikan yang tak layak huni. Sementara pemerintah menerapkan wajib belajar 12 tahun. Mau tidak mau, keperluan akan pemerataan infrastruktur menjadi keperluan yang mutlak dan harus dipenuhi.

‘’Ini merupakan kondisi ril yang harus kita tuntaskan. Sementara anggaran Meranti sangat terbatas. Perlu dana yang sangat besar untuk membangun seluruh fasilitas infrastruktur yang diperlukan. Hal itu jelas tidak bisa kita penuhi dalam waktu yang cepat. Mau tidak mau dilakukan secara bertahap dengan tetap berpatok pada APBD,’’ ujarnya dilansir riaupos.com.(rep2)