PEKANBARU- Dengan alasan belum menerima hasil verifikasi APBD Perubahan 2014 dari pemerintah Provinsi (Pemrov) Riau, kalangan DPRD Riau terkesan enggan berbicara terkait adanya pencoretan anggaran pembangunan 8 gedung pemerintahan dalam APBD Perubahan 2014 oleh gubernur Riau.

 

“Kita belum mendapatkan hasil verifikasi APBD Perubahan, bagaimana mau mengomentarinya, kabarnya hari ini diserahkan ke kita, tapi belum juga ada,” kata Mansyur, Anggota DPRD Riau seperti dilansir riauterkinicom, Senin (22/09/14).

 

Jika hasil verifikasi tersebut sudah diterima pihaknya, maka ia baru bisa mengomentari hal tersebut lebih jauh. Selain itu, politisi PKS ini juga akan mencek keaslian pencoretan anggaran pembangunan 8 gedung pemerintahan tersebut.

 

“‎Nanti akan kita cek kebenarannya, karena sejauh ini kami belum mendapatkan informasi terkait pencoretan anggaran itu, termasuk anggaran mana saja yang dicoret gubernur,” ungkap anggota DPRD Riau periode 2009-2014 ini.

 

Sebelumnya, Muhammad Adil, Anggota DPRD Riau dari Fraksi Gabungan mengatakan hal yang sama. ‎Ia pun berujar, jika terdapat pelanggaran hukum dari hasil verifikasi itu, ia tidak segan meminta pertanggung jawaban anggota DPRD Riau yang lama. “Kalau terbukti melanggaran Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang anggaran keuangan daerah, kita akan minta pertanggung jawaban dewan lama dan Pemrov Riau,” tutupnya. (cr01/rtc)