PELALAWAN - Sukses meraih wajar tanpa pengecualian (WTP) dua kali berturut selama dua tahun terakhir dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas hasil pemeriksaaan laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), kabupaten Pelalawan kembali meraih prestasi dibidang pelaksanaan Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (AD-PPK) triwulan kedua tahun 2014.
Hal ini disampaikan Kepala Bappeda Pelalawan Ir M Syahrul Syarif MSi pada media ini, Kamis (4/9). Menurutnya, bahwa Kabupaten yang dipimpin HM Harris ini, ditetapkan sebagai peringkat ke-15 skala Nasional. Sedangkan untuk tingkat Provinsi Riau, Kabupaten Pelalawan meraih peringkat pertama penghargaan dibidang AD-PPK ini.
"Ya alhamdulillah, kabupaten Pelalawan berhasil meraih prestasi dan penghargaan dibidang pelaksanaan AD-PPK triwulan kedua tahun 2014. Sedangkan peringkat AD-PPK ini, tidak terlepas dari keberhasilan Pemkab Pelalawan mempertahankan prediket opini WTP. Pasalnya, penghargaan ini erat kaitannya dengan WTP, karena item penilainnya banyak kesamaan," terangnya.
Syahrul mengatakan bahwa aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi ini, merupakan bagian dari upaya dan komitmen Pemkab Pelalawan untuk mewujudkan pemerintah daerah yang bersih dan bebas dari praktek korupsi. Selain itu, tujuan AD-PPK ini juga untuk menyampaikan akses keterbukaan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui penggunaan APBD Pelalawan.
"Dengan prestasi ini, maka tentunya akan memotivasi para SKPD dilingkungan Pemkab Pelalawan agar dapat lebih baik lagi menjalankan tugas, sehingga tidak terjadi penyimpangan," bebernya.
Dikatakannya, bahwa penilaian AD-PPK ini berdasarkan verifikasi yang oleh Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pembangunan (UKP4) yang dikoordinir oleh Mendagri terhadap ratusan kabupaten/kota dan 34 Provinsi seluruh Indonesia. Dan setelah melalui penilaian, maka akhirnya Pelalawan ditetapkan sebagai salah satu kabupaten yang masuk dalam kategori hijau dan mendapatkan penghargaan AD-PPK triwulan kedua tahun 2014.
"Sedangkan indikator penilaian tersebut meliputi Kelembagaan Pelayanan terpadu 1 pintu, Pelimpahan kewenangan penerbitan perizinan dan non perizinan pada pelayanan terpadu 1 pintu, Publikasi standart pelayanan terpadu 1 pintu, Penyediaan sarana dan mekanisme penyelanggaraan penanganan pengaduan layanan perizinan 1 pintu, Peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah, Publikasi dokumen rencanan pembangunan daerah dan rencana kerja SKPD dan Pelaksanaaan transparansi proses pengadaan barang dan jasa,"tutupnya. (rep01/dpc)
