PEKANBARU - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia  turut memantau ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi di Provinsi Riau khususnya di Pekanbaru seiring terjadinya antrean kendaraan cukup panjang di beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

 

"Saya sudah keliling sejak kemarin ke beberapa kawasan di Pekanbaru untuk memantau kondisi di tiap SPBU yang ada. Memang terjadi antrean panjang di beberapa SPBU namun belum begitu parah," kata Direktur YLKI Riau Sukardi Ali Zahar kepada pers di Pekanbaru, Rabu (27/8).

 

Menurut dia, sejauh ini untuk kondisi stok BBM di wilayah Riau khususnya Pekanbaru masih mencukupi dan tidak terjadi kelangkaan seperti yang terjadi di Pulau Jawa.

 

Makanya, lanjut dia, YLKI kemudian berinisiatif turut mengawasi kelancaran pasokan BBM bersubsidi di tiap SPBU yang ada.

 

"Kami juga mengharapkan, pihak-pihak terkait seperti Pertamina, pemerintah daerah dan kepolisian juga dapat mengawasi BBM bersubsidi tersebut. Jangan sampai terjadi kelangkaan, seperti di Pulau Jawa," katanya.

 

Pernyataan Sukardi adalah tanggapan atas terjadinya antrean cukup panjang di sejumlah SPBU di Pekanbaru.

 

Sebelumnya dikabarkan sebanyak 21 dari 134 stasiun pengisian bahan bakar umum di Provinsi Riau terkena pemberlakuan pembatasan waktu penjualan BBM bersubsidi oleh Pertamina.

 

"Waktu pembelian solar bersubsidi atau biosolar pada 21 SPBU dari 134 SPBU hanya dibolehkan sejak pukul 08.00 WIB sampai 18.00 WIB," kata Marketing Branch Manager Pertamina Riau-Sumbar Ardyan Adhitia.

 

Ia menjelaskan sebanyak 21 unit SPBU tersebut beroperasi di tujuh dari 12 kabupaten dan kota di Riau.

 

Dengan perincian Rokan Hulu lima unit Indragiri Hilir empat unit, lalu Dumai, Indragiri Hulu dan Kampar masing-masing tiga unit SPBU.

 

Sedangkan dua daerah lagi yakni Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) ada dua unit SPBU dan Kabupaten Rokan Hilir terdapat hanya satu SPBU.

 

Sukardi juga mengharapkan agar kendaraan mewah tidak mengambil jatah BBM bersubsidi yang sesungguhnya adalah hak dari kalangan kurang mampu.

 

"Yang kaya jangan lah ikut-ikut mengantre untuk mendapatkan BBM bersubsidi. Itu hak yang kalangan kurang mampu," katanya. (rep05/mcr)