Hongkong - Tim Pemenangan Nasional Pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK), Eva Kusuma Sundari menuntut pencoblosan lanjutan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Victoria Park, Hong Kong, Minggu (6/7/2014).
Pasalnya, tegas Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini, kesalahan tidak pada pemilih. Tapi karena ketidakmampuan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan petugas pemilu di Hongkong mengantisipasi situasi pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Victoria Park, Hong Kong, Minggu (6/7/2014).
"Timkamnas Jokowi-JK menuntut pencoblosan lanjutan. Karena kesalahan tidak pada pemilih," tuntut anggota Koordinatoriat Tim Relawan Jokowi-JK ini ketika dikonfirmasi Tribunnews.com, Senin (7/7/2014).
Menurut anggota Komisi III DPR RI ini, pencoblosan lanjutan di Hongkong harus dilakukan, guna mencegah kemungkinan kecurangan.
"Apalagi kita pertanyakan kemana sisa surat suara tersebut? Kita tidak ingin itu menjadi sumber kecurangan yang menguntungkan pihak no 1," cetus Eva.
Lebih lanjut bercermin pada kasus di Hongkong ini, Politisi PDIP ini menuntut agar kejadian semacam tidak terulang kembali di tanah air. Terutama di kantong-kantong suara Jokowi-JK.
"Karena Jokowi-JK amat dirugikan. Karena para pemilih yang gagal mencoblos di Hongkong dipastikan adalah pendukung pasangan nomor 2. Ini ada videonya," tandasnya.
Sebelumnya, antusiasme warga negara Indonesia, yang kebanyakan buruh migran di Hong Kong luar biasa dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014. Sekian tahun pemilu apolitis, kini mereka melek politik.
Cerita itu disampaikan Koordinator Desk Pemilu Migrant Care Syaifullah Anas saat dihubungi Tribunnews.com dari Jakarta, Minggu (6/7/2014). Pilpres 2014 berbeda dari Pemilu 2009 silam.
"Saya sempat wawancara WNI yang 14 sampai 15 tahun baru memilih. Pileg kemarin mereka golput. Karena mereka tahu calonnya siapa dan visi misinya apa jadi memilih," ujar Syaiful.
Buruh migran Indonesia kini sudah paham dan mengetahui calon presiden dan wakil presiden pilihannya. Alasan mereka memilih karena calon pemimpinnya memerhatikan nasib mereka.
Sehingga ketika pukul lima sore Tempat Pemungutan Suara ditutup Panitia Pemilihan Luar Negeri karena izin otoritas Hong Kong membatasi pukul lima sore, mereka marah karena belum menggunakan hak suaranya.
Sekitar 500 sampai sejuta orang pemilih yang tidak bisa memberikan hak suaranya. Ada yang sudah terdaftar dalam pemilih dan belum. Mereka sadar satu suara mempengaruhi.
Selain melek politik, kata Syaiful, buruh migran di Hong Kong sudah memiliki pendidikan politik. "Ada atau tidak pemilu, nasib mereka sama. Sekarang berubah 100 persen karena tahu visi," tuturnya. Sayangnya, begitu melek politik, mereka gagal gunakan hak suaranya.(rep01/tnc)
