Jakarta - Presiden SBY pernah mendengar dirinya dinilai tidak seberani Presiden Gus Dur dalam hal reshuffle kabinet. SBY diminta tidak takut dan ragu-ragu untuk mengganti menteri yang kerjanya tidak baik. Apa tanggapan SBY?
"Sebenarnya saya dengan Gus Dur sama. Jika memang ada menteri yang tidak tepat lagi berada di kabinet, pasti saya lakukan pergantian. Sama. Cuma, barangkali Gus Dur lebih sering. Atau bahkan terlalu sering. Sedangkan saya tidak sesering itu," ungkap SBY dalam buku 'Selalu Ada Pilihan' seperti dikutip detikcom, Jumat (17/1/2014) dalam salah satu bab berjudul 'Kalau Harus Ada Reshuffle Laksanakanlah, Tetapi Jangan Pernah Mau Ditekan dan Didikte' di halaman 604.
Menurut SBY, di Indonesia seperti sebuah kelaziman ketika melewati tahun pertama setelah dilakukan evaluasi, maka harus segera dilakukan reshuffle. SBY mengaku hal ini dialami dirinya pada periode pertama dan kedua menjabat sebagai presiden.
Seperti gayung bersambut, para pengamat politik dan pers menjadikan hal itu seperti agenda reguler. SBY mesti menjelaskan hal itu berulang kali, bahwa manajemen pemerintahan bukan seperti itu.
"Dikejar seperti apapun saya tidak bergeming. Pikir saya tidak ada keharusan untuk tahun kedua ada reshuffle kabinet. Seorang Presiden tidak bisa ditekan oleh siapapun untuk melakukan bongkar pasang kabinet," tegasnya.
"Yang jelas, karena pers menggaduhkan isu reshuffle ini akhirnya saya menjadi repot. Para menteri yang diisukan akan diganti bagaimanapun menjadi terganggu ketenangan dan konsentrasi kerjanya. Akhirnya mengganggu kinerja yang bersangkutan dan juga kinerja kabinet secara keseluruhan. Kerepotan yang lain, begitu mulai digosipkan bahwa sejumlah menteri akan diganti, kepada saya mulai mengalir proposal, lamaran, dan dukungan terhadap nama-nama tertentu untuk menjadi menteri A dan menteri B," paparnya.
SBY menegaskan bahwa pergantian menteri bukanlan tujuan tetapi sarana untuk memelihara kinerja kabinet dan tentunya untuk mencapai tujuan dan sasaran pemerintahan. Setiap mengambil keputusan untuk melakukan pergantian menteri, SBY selalu mempertimbangkannya dengan jernih, kuat dan rasional.
"Sama sekali tidak emosional. Tidak ada yang boleh dan bisa menekan saya atau mendikte saya dalam mengambil keputusan," ungkapnya.
SBY mengaku pergantian menteri sering tidak bisa dielakkan. Pada kenyataannya, menteri-menteri yang diganti ada juga yang tidak terima meskipun mereka mengetahui bahwa pergantian menteri adalah hak dan kewenangan Presiden.
Setelah menteri itu diganti, mereka pun menjauhi SBY. Bahkan ada yang berkomentar macam-macam sehingga seolah memusuhi SBY.
"Tetapi tidak saya tanggapi, karena disamping tidak etis juga tidak perlu," tuturnya.
Meskipun begitu, lanjut SBY, tidak sedikit mantan menteri yang pernah diganti tetap memelihara hubungan baik dengannya. Atas sikap tersebut, SBY menawari tugas penting lainnya seperti posisi duta besar, hakim MK, utusan khusus Presien di forum global, komisaris utama BUMN, anggota dewan pertimbangan presiden dan lainnya.
"Tentu yang saya lakukan bukan untuk sekadar menyenang-nyenangkan mereka. Dengan kapasitas yang dimiliki, yang bersangkutan saya pandang tepat untuk mengemban tugas baru itu," katanya.
SBY berpesan kepada Presiden yang akan datang agar tidak perlu takut dan ragu jka memang perlu dilakukan pergantian kabinet. Yang terpenting, pertimbangan matang dan bukan karena ditekan oleh pihak-pihak tertentu.
"Risiko dan harga yang mesti dibayar selalu ada. Termasuk risiko menerima kemarahan dari mereka yang diganti dan juga kekecewaan dari mereka yang tdak Anda pilih untuk mengisi pos-pos yang ditinggalkan oleh menteri yang diganti. Sebagai pemimpin kita harus siap mengadapai semua itu," tutupnya. (rep05)
