SELATPANJANG - Dari sisi kuantitas tidak dinafikan SDM Meranti masih banyak kekurangan pegawai PNS yang berkompeten. Namun, ini bukan satu alasan yang harus dijadikan tameng guna menutupi kekecewaan masyarakat terhadap kemampuan jajaran SKPD dalam memaksimalkan serapan penggunaan anggaran.
Demikian dikatakan Ketua Ikatan Pelajar Meranti (IPM) Batam, Doni Arfin, kemarin. Menurutnya, sejak awal Kabupaten ini dimekarkan, arah dan tujuannya sangat jelas, meningkatkan pelayanan publik dan menggesa percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur.
“Namun yang terjadi dalam empat tahun pertama ini, apa yang menjadi tujuan dari Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti belum terwujud,” tegasnya.
Doni menilai, kemampuan SKPD dalam menerjemahkan visi pembangunan masih belum menyentuh apa yang menjadi keinginan masyarakat. Buktinya, masyarakat masih teriak-teriak soal minimnya program pembangunan infrastruktur di pedesaan. Termasuk kebiasaan para pegawai yang tidak maksimal berada di Kepulauan Meranti dengan berbagai alasan yang tak jelas.
“Kita menunggu tahun 2014 ini ada sikap tegas Bupati dalam memaksimalkan kinerja jajaran SKPD yang dipimpinnya,” ujar Doni Arfin.
Doni mengkritisi apa yang terjadi dalam penyusunan program pembangunan tidak mencerminkan konsep Bottom-Up, yang terealisasi justru ego sektoral mulai dari pengalokasian anggaran perjalanan dinas yang membengkak, kegiatan seremonial dan berbagai kegiatan yang lebih mengedepankan apa yang menjadi keinginan pemegang kendali kepemimpinan di SKPD.
“Padahal, banyak usulan dan hajat hidup masyarakat yang dituangkan dalam musrenbang tapi tidak diakomodir. Seharusnya SKPD lebih mengutamakan kegiatan yang bisa lebih bermanfaat untuk kesejahteraan seluruh masyarakat, bukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya hura-hura dan pemborosan,” tandasnya. (sas/rep01)
