PEKANBARU - Pasangan calon independen Wan Abubakar-Isjoni (WIN) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau dijatuhi sanksi karena dinilai tak profesional dalam mengurus Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Riau. Ketua KPU Riau, Tengku Edy Sabli pun menyatakan tak takut dipecat.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Selasa (20/8), menggelar sidang perdana atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU Riau. Pihak penggugat, salah satunya pasangan WIN meminta KPU Riau diberi sanksi.

"Sekarang ini DKPP belum memutuskan seperti apa hasilnya, apakah diberhentikan ataupun sebaliknya. Kita tidak bisa berandai-andai. Tapi kita yakin DKPP bisa memutuskan dengan lurus. Dan kita siap menerima apapun keputusannya," kata Edy seperti dilansir Metro Riau di Pekanbaru, Kamis (22/8).

Pada sidang dengan nomor registrasi perkara 82, 86, 87/DKPP-PKE-II/2013, pihak Teradu adalah Ketua KPU Riau Tengku Edy Sabli dan anggota Asmuni Hasmy, Lena Farida, Budi Yan Putra Ali serta Herianti Hasan. Sedangkan pihak pengadu, ada tiga orang. Yaitu, Pengadu I Wan Abubakar, Pengadu II Asep Ruhiat selaku kuasa hukum Calon Wakil Gubernur Riau HR Mambang Mit dan Pengadu III Bambang R Rumnan, pengaduan masyarakat.

Wan Abubakar menegaskan pokok pengaduan atau pokok perkara adalah KPU Riau diduga bersikap tidak profesional di penomorurutan dalam berkas dukungan di Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Riau tahun 2013. "Akibat KPU Riau yang tidak profesional itu, banyak berkas dukungan yang batal pada verifikasi administrasi," ujar anggota Komisi IV DPR RI itu dalam persidangan Selasa lalu.

Sebelumnya, pasangan WIN dicoret KPU Riau karena jumlah dukungan untuk mereka dinyatakan kurang 19.259 dari 437.170 suara yang dipersyaratkan.

Kuasa hukum Wan Abubakar, M Rais, selain meminta DKPP menjatuhkan sanksi ke KPU Riau juga meminta DKPP agar KPU Riau memasukkan nama pasangan WIN sebagai peserta Pemilukada Riau dari jalur independen.(rep05)