di Rapat Paripurna DPRD Riau, Pansus Bacakan Laporan LKPj Gubri 2017.

Selasa, 24 April 2018

ADVERTORIAL DPRD RIAU

PEKANBARU - Riaudaily.com- Rapat paripurna DPRD Riau dengan agenda mendengarkan laporan kerja panitia khusus DPRD Riau tentang Laporan Kerja Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Provinsi Riau tahun 2017 akhirnya disetujui DPRD Riau dengan beberapa catatan. Rapat yang digelar Senin (23/4/2018) dipimpin oleh Ketua DPRD Riau Septina Primawati, dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov Riau) Ahmad Hijazi serta 48 Anggota DPRD Riau. Rapat paripurna pembacaan laporan Pansus LKPj DPRD Riau itu dibacakan juru bicara Pansus, H Mansyur HS.

"Alhamdulillah sesuai target kita bisa menyelesaikan pembahasan LKPJ ini yang dilaporkan hari ini," ujarnya.
Dalam paparannya, Pansus telah menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau.

Tidak hanya itu, politisi PKS ini juga menyampaikan beberapa rekomendasi Pansus atas laporan keterangan keuangan Gubernur Riau. Yakni sisa belanja gaji pegawai sebesar Rp388 miliar tidak terulang lagi. "Pansus LKPJ memang menemukan kelebihan belanja gaji pegawai Pemprov Riau sebesar Rp338 miliar. Anggaran belanja gaji pegawai dalam APBD 2017 adalah sebesar Rp2,3 triliun. Namun, ternyata yang terserap hanya Rp1,9 triliun. Oleh karena itu untuk Sisa belanja gaji pegawai ini agar jangan berulang lagi," terangnya.

Selain itu Pansus juga menyoroti Dana Insentif Daerah dari Pusat. Ada sembilan sektor yang tidak tercapai pada sektor yang dinilai pusat. Akibat minimnya aliran APBN, akan berdampak pada sulitnya Riau mencapai target di tahun selanjutnya.

"Kita sarankan agar OPD yang penilaian layanannya tidak baik untuk bisa dievaluasi. Bagi yang jelak untuk bisa diganti dengan yang tepat," tutur Mansyur.

Selain itu, Pansus juga menyoroti Silpa APBD 2017 yang cukup besar yakni Rp1,089 triliun. Mansyur mengatakan di 2018 akan lebih sulit lagi menggarap dana pusat karena besarnya Silpa di tahun sebelumnya. "Ini juga akan membuat kita untuk melakukan rasionalisasi APBD. Untuk itu kita minta Pemprov cermat agar mendahulukan program yang bersentuhan dengan orang banyak," jelasnya.

Menjadi perhatian pansus juga yakni soal BUMD Riau. Pansus meminta agar ada evaluasi target antara Pemerintah dan BUMD sehingga bisa memberikan hasil yang sinkron.

"Pansus juga minta agar penempatan orang dilakukan secara tepat agar BUMD berkembang dengan baik serta sesuai dengan GCG," Imbuhnya.

Usai penyampai tanggapan pemerintah derah tersebut paripurna penyampaian laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur Riau tahun 2017 diambil alih oleh pimpinan DPRD Riau Hj septina Primawati, dan ditutup dengan penyerahan laporan LPKj oleh Pemerintah Derah kepada DPRD Riau.

Sementara itu, Gubernur Riau yang diwakili Sekretaris Derah Sekda Provinsi Riau Ahmad Hijazi mengatakan, laporan ini menjelaskan sekarang-kurangnya tentang kebijakan umum pemerintah daerah dalam kebijakan umum daerah dan pengelolaan uang daerah secara baku termasuk belanja daerah.

LKPJ Pemerintah Derah ini mengacu kepada Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2014 tentang rencana pembangunan jangka menegah daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
"Kami ke depannya kita bisa terus meningkatkan kerjasama dan komunikasi yang baik. Baik itu dengan DPRD, Forkopimda dan seluruh komponen masyarakat," tukas sekda.

Usai penyampain tanggapan pemerintah daerah tersebut paripurna penyampaian laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur Riau tahun 2017 diambil alih oleh pimpinan DPRD Riau Hj septina Primawati, dan ditutup dengan penyerahan laporan LPKj oleh Pemerintah Derah kepada DPRD Riau. (Adv/DPRD/Riau/bun)