Bukan hal yang mudah mengharapkan kinerja birokrasi publik di indonesia ini berjalan dengan lancar tanpa memandang tingkatan-tingatan kehidupan seseorang khususnya di indonesia.Kinerja birokrasi publik kurang efektif dan efisien didalam menjalankan tugas mereka, belum bisa dianggap sebagai suatu hal yang penting oleh pemerintah, karena tidak ada kebijakan dari pemerintahan itu sendiri untuk memperbaiki kinerja birorasi publik di indonesia. Birokrasi kinerja publik di indonesia berdasarkan laporan dari the world competitivess year book tahun 1999 berada pada kelompok negara – negara yang memiliki indeks competitiveness paling rendah diantara status negara paling kompetitif didunia.

 

(Cullen dan Cushman 2000-15) mengatakan bahwa semakin buruk dan korupsinya seorang pemimpin semakin besarnya skor yang dimiliki pimpinan maka semakin buruknya kinerja birokrasi publik di suatu negara. Bahwa posisi indonesia didalam kinerja birokrasi publik ini sangat parah, sebagai generasi baru harus memperbaiki kinerja birokrasi publik di indonesia ini, baik di dalam pelayanan maupun di dalam hal mengabdi kepada negara. Di dalam pelayanan publik ini, birokrasi publik mendahulukan orang yang membayarkan mereka dengan uang yang lebih sedikit ataupun geratis salah satu contohnya bahwa kinerja birokrasi publik di indonesia ini kurang berjalan dengan baik kurangnya pelayanan terhadap masyarakat, karena kita menilai birokrasi ini tidak cukup hanya melakukan indikator yang melekat pada birokrasi itu sendiri, tetapi kita harus melihat dalam segi kepuasan pengunaan jasa akuntabilitas dan responsibilitas penilaian kerja dan sisi pengunaan jasa sangat penting karena birokrasi birokrasi pblik memiliki wewenang monopoli. 

 

Menurut Dwi Yanto 1995, ada beberapa indikator yang bisa mengukur indikator kinerja birokrasi publik ini yaitu produktifitas mencoba mengembangkan satu ukuran produktifitas yang lebih luas dengan memasukkan seberapa besar kinerja birokrasi publik itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu kinerja yang paling penting. Kualitas layanan harus selalu membuat masyarakat senang dengan pelayanan yang diberikan oleh kinerja organisasi publik respontas yaitu mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan proritas pelayanan. Jika indonesia menjalankan indikator dengan benar dan menjalankan prosedur yang sudah ada maka masyarakat di indonesia ini menjadi sejahtera, bebas dari pelayanan pablik yang tidak adil. 

 

Didalam putusam menteri nomor 81 tahun 1995, telah memberikan berbagai rambu – rambu pemerintahan pelayanan kepada birokrasi publik secara baik berbagai prinsip pelayanan seperti kesederhanaan, kejelasan, kepastian keamanan, keterbukaan, efisien, ekonomis, dan keadilan yang merata merupakan prinsip-prinsip kinerja yang harus diakomodasikan dalam memberi pelayanan diindonesi, tetapi masih tidak meratanya kinerja bagi masyarakat tertentu 

Faktor yang menyebabkan terbatasnya informasi mengenai kinerja birokrasi publik berbeda pula dengan swasta yang indikator kinerjanya relatif sederhana dan tersedia dipasar, dapat kita lihat dimana kinerja birokrasi swasta ini lebih menekankan pada produk barang yang ingin dipasarkan kalau kinerja publik ini lebih menekankan pada administrasinya didalam masalah kinerja pelayanan birokrasi publik ini pemerintah harus tegas dan bijak sana dalam menangapi masalah kinerja pelayanan birokrasi publik ini juga memberi sangsi apabila melangar kebijakkan tersebut selalu mengawasi dan memberi penilaian terhadap kinerja birokrasi publik yang kurang disiplin dalam pekerjaanya memberi tahu kepada masyarakat untuk memberi kritikan atau saran kepada kinerja birokrasi publik terhadap pelayanan yang diberikan kepada mereka agar kinerja birokrasi publik bisa memperbaiki kesalahanya dan menjadi kinerja yang bisa melayankan rakratnya dengan baik. Memang tidak diherankan lagi kinerja birokrasi publik di indonesia ini sudah lumrah yaitu kurangnya kinerja selalu datang terlambat saat berkerja, mementingan diri sendiri dan oknum-oknum tertentu. Jadilah pengabdi negara yang selalu menedepankan kepentingan rakyatnya tanpa melihar ras, agama, budaya dan lain sebagainya sehingga masyarakat lebih menghargai kinerja birokrasi publik di indonesia ini.

 

PENULIS : FITRI WULANDARI

MAHASISWA UIN SUSKA RIAU

SEMESTER 3 – ADMINISTRASI NEGARA- A