Hampir di semua kampus di Indonesia, termasuk di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN SUSKA) Riau, pernah mengalami ketidakharmonisan hubungan antara mahasiswa dan birokrasi kampus. Mahasiswa sering melakukan aksi demo dan perusakan fasilitas kampus karena menganggap pihak birokrasi kampus tidak mendengarkan suara mereka, sementara pihak birokrasi kampus balik menyerang mahasiswa dengan mempersulit kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. 

 

Namun sebelum kita mengkaji tentang hubungan mahasiswa dan birokrasi kampus, ada baiknya kita mengetahui apa itu mahasiswa dan birokrasi. Mahasiswa adalah suatu kelompok masyarakat yang mendapatkan status karena terikat dengan perguruan tinggi tempatnya untuk menuntut ilmu sehingga ia dianggap sebagai calon intelektual dan calon sarjana.  

 

Sedangkan birokrasi kampus merupakan suatu sistem di perguruan tinggi yang menerapkan aturan dan fungsi-fungsi manajemen untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi yang maksimal dan ideal. Dalam konteks birokrasi, keidealan dapat diukur dengan berjalannya fungsi-fungsi dalam sistem tersebut secara normal dan berkesinambungan. 

 

Namun persoalannya, tidak sedikit mahasiswa yang sadar bahwa mereka bukanlah pelajar yang cenderung patuh dengan sistem pendidikan yang ada, apalagi bila sistem dan aturan yang dijalankan oleh kampus dinilai tidak sesuai dengan semangat kebebasan berekspresi. Sebab dalam prosesnya, mahasiswa mendapatkan ilmu tidak hanya dari akademis saja, tapi juga dari hubungan sosial dalam kampus itu sendiri. 

 

Ada satu hal yang cukup penting dan bisa menjadi penyebab timbulnya disharmonisasi antara mahasiswa dan birokrasi kampus, yakni masalah komunikasi yang tidak berhasil. Misalnya, seorang mahasiswa seringkali kesulitan untuk mendapatkan informasi mengenai segala sesuatu yang seharusnya diketahui, seperti beasiswa, pengetahuan tentang transparasi dana, polemik-polemik biaya kuliah, kesenjangan sosial dan lain sebagainya. 

Komunikasi antara mahasiswa dan birokrasi itulah yang seringkali menjadi permasalahan ataupun alasan ketidakterhubungan untuk menjadikan sistem yang harmonis dalam lingkungan kampus. Hal ini diakibatkan karena sosialisasi sistem birokrasi yang terlalu rumit tersebut kurang merata sehingga kurang dipahami oleh mahasiswa. Akibatnya, terjadilah banjir opini miring, baik itu dari mahasiswa ke birokrasi maupun birokrasi ke mahasiswa yang dianggapnya apatis. 

 

Kesalahpahaman inilah yang menyebabkan ketidakharmonisan hubungan antara keduanya. sehingga kebijakan dan upaya birokrasi kampus beserta fasilitas yang disediakan oleh pihak kampus, dinilai kurang positif dan maksimal oleh mahasiswa.  Oleh karena itu diperlukan beberapa usaha atau gerakan untuk memperkecil kesenjangan dan menghilangkan kesalahpahaman antara mahasiswa dan birokrasi kampus.  

 

Komunikasi antara mahasiswa dan birokrasi sangat dibutuhkan, karena dengan adanya komunikasi maka mahasiswa dan birokrasi dapat memahami dan mengetahui tuntutan-tuntutan atau masalah masing-masing. Komunikasi disini juga harus mengutamakan komunikasi yang transparan tanpa ada intervensi dari pihak manapun, sehingga maksud dan tujuan untuk mempertemukan antara mahasiswa dan birokrasi dapat berjalan dengan baik. 

 

Selain itu, baik pihak mahasiswa dan birokrasi harus terlebih dahulu membuka hati dan pikiran masing-masing sehingga terjadi komunikasi yang terbuka dan kritis. Niat baik dari kedua pihak dan konsep pendidikan tinggi yang moderen dan terbuka dari pihak birokrasi kampus, akan berperan pinting agar hubungan mahasiswa dan kampus menjadi harmonis dan saling mendukung demi kemajuan perguruan tinggi itu sendiri.

 

Bila semua pihak ingin melihat perguruan tinggi-nya maju, maka tindakan strategis untuk memperkuat sistem pendidikan perlu dirancang. Penguatan bisa dimulai dengan jalan membangun kelompok mahasiswa yang strategis. Kelompok mahasiswa yang strategis dikukuh sikap militansi di satu sisi dan kemampuan mengorganisir  gerakan di sisi lain. Kelompok strategis ini terbentuk dalam suatu aliansi yang diikat oleh kepentingan-kepentingan bersama, yaitu mewujudkan birokrasi kampus yang sehat, yang mengedepankan nasib mahasiswa.

Mahasiswa harus memandang bahwa birokrasi adalah alat jitu untuk memperluas praktek demokrasi. Sebab birokrasi adalah media pengembang demokrasi. Ia bisa berfungsi sebagai jembatan bagi pelaksanaan setiap kebijakan-kebijakan administratif dari birokrat kampus dengan aspirasi mahasiwa. 

 

Maka dari itu, perilaku birokrasi yang dinilai menyimpang perlu dikritik demi arah perbaikan. Titik berat pemberian kritikan harus ditakar sesuai kadar penyimpangan itu sendiri. Kritik sifatnya membangun. Dan tujuannya tidak boleh sampai melenceng supaya, kritikan itu mendapat tempat yang tepat di hati birokrasi.

 

Dengan kontrol yang tepat pada birokrasi, sebenarnya semua pihak sedang mengupayakan agar ia berada pada posisi yang tepat sebagai pelayan masyarakat kampus. Bekerja sesuai fungsi dan tidak dibawah kendali dominan birokrat, tidak juga kurang mendapat perhatian dari mahasiswa. Model birokrasi adaptif  perlu dibangun dengan sungguh-sungguh.

 

Perlu juga dicermati, jika kontrol terhadap kampus rendah maka perilaku negatif birokrasi juga semakin subur, akibatnya bangunan pendidikan rapuh, dan nepotisme merajalela. Ingat, korupsi dan nepotisme biasanya terdapat pada setiap aktivitas birokrasi dan kebanyakan terjadi di sistem yang lemah dari perhatian orang.

 

Oleh karena itu, Mari, sebagai mahasiswa sadari bahwa kita punya independensi. Yang perlu kita cermati, independensi yang kita miliki perlu diimbangi dengan kemampuan yang memadai, kualitas yang cemerlang dan militansi yang tinggi supaya kita tidak dipandang sebelah mata. Yang pada akhirnya, masyarakat kampus bisa merasakan dampak kehadiran kita di kampus dan di masyarakat. Semoga. ***