PEKANBARU - Dari 600 pangkalan gas elpiji yang beroperasi di Pekanbaru, Riau, hanya 200 pangkalan saja yang memiliki izin resmi, sedangkan 400 pangkalan lagi beroperasi tanpa mengantongi surat izin.

 

Kepala Bidang Perdagangan Disperindag Pekanbaru, Mas Irba dalam keterangannya Jumat (17/10) di Pekanbaru menyebutkan, pihaknya telah menetapkan deadline tanggal 31 Desember 2014 mendatang seluruh pangkalan harus memiliki izin.

 

"Jadi nantinya jika ada pangkalan elpiji tidak memiliki izin, maka mereka tidak diperbolehkan melakukan jual beli gas elpiji," ujarnya. Aturan ini akan diterapkan secara tegas pada seluruh pemilik pangkalan.

 

Dia mengatakan, sebenarnya peredaran gas elpiji bersubsidi memiliki aturan yang ketat, dimana di Pekanbaru ada 12 agen yang menerima pasokan gas elpiji dari Pertamina. Kemudian agen tersebut mendistribusikannya ke 200 pangkalan resmi.

 

Menurut Mas Irba, seharusnya pangkalan ini merupakan tempat pengecer terakhir gas elpiji. Masyarakat yang membutuhkan gas elpiji harus membelinya ke pangkalan dengan harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp15 ribu/tabung.

 

Namun kenyataannya sekarang banyak warung ikut menjual gas elpiji. "Selain itu juga banyak muncul pangkalan-pangkalan gas elpiji yang tidak mengantongi izin, sehingga kami sulit mengontrol peredaran gas elpiji 3 kg," ungkapnya.

 

Karena itu, menurut dia, Disperindag nantinya akan menertibkan pangkalan-pangkalan tak berizin ini dan mengharuskan mereka mengurus surat izinnya paling lambat 31 Desember mendatang. (rep05/mcr)