Dispenda Gelar Pelatihan BPHTB dan PBBP2

Dibaca: 425 kali  Rabu,09 Oktober 2013 | 10:36:00 WIB

 Dispenda Gelar Pelatihan BPHTB dan PBBP2
Ket Foto :

BENGKALIS - Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Bengkalis menggelar pelatihan sekaligus sosialisasi Pajak Bea Peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBBP2). Kegiatan ini digelar di Kantor Camat Bengkalis, Selasa (8/10) bagi perangkat desa/kelurahan dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dibuka Sekretaris Dispenda, Akmal SE.

Akmal mengatakan, bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana Pemerintah Kabupaten/Kot diberi kewenangan untuk memungut 11 jenis pajak, yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pejak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan pajak bumi dan bangunan perdesaan/perkotaan (PBB P2) serta 30 jenis retribusi.

“Terkait dengan pajak BPHTB dan PBB P2 awalnya hak pemungutan sumber pendapatan itu merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, mulai 1 Januari 2011 lalu BPHTB sudah diserahkan kewenangannya kepada Kabupaten/Kota, sedangkan Pajak PBB P2 akan diberlakukan 1 Januari 2014,” ujar Akmal.

Ditegaskan Akmal, penerimaan PBB P2 di setiap kabupaten/kota di seluruh Indonesia akan dipantau, dinilai dan dievaluasi oleh Pemerintah Pusat dalam usaha memantapkan pelaksanaan otonomi daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan UU No 23 Tahun 2004 tentng Pemerintah Daerah.

“Untuk saudara-saudara ketahui, menurut UU No 28 Tahun 2009, PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan diserahkan kepada Pemerintah Daerah untuk pengelolaannya, mulai dari pendataan pendaftaran, penetapan dan pemungutannya dilimpahkan ke daerah,” ujar Akmal.

Pemkab Bengkalis sangat menyambut baik dan mendukung sepenuhnya pelimpahan ini, ditandai dengan telah terbitnya Perda No 2 Tahun 2011 tentang BPHTB dan Perda No 2 Tahun 2013 tentang PBB P2. Dengan terbitnya kedua Perda tersebut, maka pengelolaan kedua pajak ini sudah dapat dilaksanakan oleh Pemkab Bengkalis.

“Untuk itu saya berharap kepada peserta untuk dapat mengikuti pelatihan ini sebaik mungkin. Manfaatkan kesempatan ini untuk bertanya dengan narasumber terkait hal-hal yang belum dipahami dan kendala yang dihadapi di desa masing-masing,” pinta Akmal.

Sebelumnya Ketua Panitia Pelaksana Pelatihan, Buimen melaporkan bahwa kegiatan pelatihan ini diikuti 45 peserta. Pelatihan ini berlangsung selama dua hari denga menghadirkan 4 orang narasumber, 3 narasumber dari Kantor Pajak Bengkalis dan 1 orang dari Dispenda Riau.

“Tujuannya pelatihan ini untik memberi informasi terkait proses pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah serta peraturan yang mengikat keduanya. Kemudian untuk meningkatkan pemahamanan dan menyamakan persepsi perangkat desa/kelurahan dan PPAT,” ujarnya. (rep10)

Akses Detakpekanbaru.Com Via Mobile m.detakpekanbaru.com
Berita Terkait
Tulis Komentar
Berita Terkini
+ Indeks