FUNGSI PENGAWASAN OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA/KEPENGHULUAN DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DESA

Dibaca: 63 kali  Rabu,01 November 2017 | 12:44:00 WIB

FUNGSI PENGAWASAN OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA/KEPENGHULUAN DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DESA
Ket Foto :

BAGANSIAPIAPI - Dalam sistem tata Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), terbagi beberapa daerah-daerah besar dan kecil, dengan susunan dan tingkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dari yang tertinggi hingga yang terendah yaitu Pemerintahan Desa yang bertanggung jawab kepada Pemerintahan Kabupaten, Secara etimologi, desa berarti tanah air, tanah asal, tanah kelahiran atau kampung halamanbagi kita di masyarakat  melayu. Secara geografis, desa berarti kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumahnya sendiri berdasarkan norma / adat / aturan-aturan tertentu yang telah diakui dalam tatanan Pemerintahan Nasional yang proses penyelenggaraan Pemerintahan tersebut berada dibawah kendali Pemerintah Kabupaten/kota

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa mengamanatkan bahwa desa adalah satu kesatuan masyarakat hokum yang memiliki batas wilayah dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah.  Desa adalah ujung tombak pemerintahan terbawah yang penyelenggaraan Pemerintahan nya mendapat pengawasan dari Pemerintah Kabupaten/Kota. Pemerintahan desa dengan adanya hak otonom bisa dengan leluasa mengatur dan mengurus wilayahnya sendiri dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka melaksanakan kewenangan dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan demi kepentingan masyarakatnya, maka dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD), BPD adalah Badan legislasi ditingkat desa dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi dari  masyarakat. Lembaga ini pada prinsipnya adalah relasi kerja bagi penghulu atau penyelenggara pemerintah ditingkat desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan.

Badan Permusyawaratan Desa/Kepenghuluan dapat membuat rancangan peraturan desa yang secara bersama-sama dengan pemerintahan desa untuk di jadikan peraturan desa. Dalam fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa/Kepenghuluan memiliki kewajiban untuk melakukan control terhadap implementasi Peraturan desa, Anggaran desa, ADD, serta jalannya roda pemerintahan desa. Pasal 55 UU Nomor 6 Tahun 2014, menggariskan 3 fungsi bagi Badan Permusyawaratan Desa/Kepenghuluan, yaitu :

  1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa
  2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa
  3. Melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala desa
  4. Alasan terpenting kenapa BPD dibentuk adalah untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan ditingkat desa. BPD harus mampu mengawasi pelaksanaan dan penyelenggaraan Pemerintahan desa, langkah pengawasan yang dilakukan untuk mengurangi bahkan menghindari praktek penyelewengan yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan, baik itu proses pelaksanaan kekuasaan maupun penggunaan dan pengelolaan keuangan desa. Undang-undang memberikan kedudukan yang sejajar kepada BPD dengan kepala desa/penghulu, 

BPD harus bisa mengawasi kinerja kepada desa agar program kerja yang telah disepakati bersama bisa berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan bisa lebih tepat sasaran. Namun, fungsi pengawasan yang dimiliki oleh BPD hendaknya dijalankan dengan menganut prinsip kebersamaan dan kekompakan untuk memajukan dan membangun desa berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing, mengutamakan kepentingan masyarakat diatas kepentingan pribadi / golongan.

 Pengawasan yang dilakukan oleh BPD hendaknya dibarengi dengan solusi, BPD jangan hanya sekedar menunjukan kekuasaan dalam menjalankan fungsi, menyalahkan atau menetapkan bersalah atas hasil pengawasan yang dilakukan, namun kesalahan yang dianggap salah tersebut hendaknya diberikan solusi perbaikan, sehingga penyelenggara pemerintahan desa yang telah dinyatakan menyimpang tau apa dan bagaimana untuk memperbaiki diri. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, BPD harus dapat menempatkan diri sebagai mitra kerja yang nyaman bagi kepala desa.

* Fungsi Pengawasan Dalam Pengelolaan Dana Desa

Pasal 72 Ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan “Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota”, dalam ayat selanjutnya (4) bahwa “alokasi dana desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam APBD selelah dikurang DAK”. Milyaran rupiah akan mengalir kesetiap desa, jumlah tersebut tentunya bervariasi dari sisi jumlah berdasarkan alokasi dana yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Secara regional BPD harus bisa memberikan pengawasan terhadap pengalokasian dan pengelolaan dana tersebut, sebab dana desa diajukan desa melalui BPD, yang anggotanya sudah tentu wakil-wakil dari penduduk desa berdasarkan kesepakatan untuk mewakili wilayah tertentu.

Ada semacam kekhawatiran yang terlintas dibenak kita semua dalam hal pengelolaan dana desa, kekhawatiran akan terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan dana tersebut, jumlah dana sangatlah fantastis, namun setelah Undang-undang tentang desa disempurnkan, seakan kekhawatiran tersebut berangsur hilang, sebab Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pendampingan melalui penempatan pendamping desa, pengajuan proposal kegiatan yang bersumber dari dana desa dan penyusunan budgeting. Kekhawatiran tersebut juga semakin hilang setelah Pemerintahan era SBY melalui Kementerian Dalam Negeri menyatakan bahwa setiap tahun akan dilakukan pengawasan system, penetapan anggaran dan evaluasi anggaran yang akan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kalau BPK merekomendasikan ada yang bersifat administrative tentunya akan diselesaikan secara administratif pula, namun jika itu terindikasi merugikan negara maka akan berlanjut ke penegak hokum.

BPD harus bisa menjalankan fungsi pengawasan secara benar dan menyeluruh, anggaran milyaran rupiah yang akan dikelola desa harus benar-benar bisa dikelola dengan baik, para penyelenggara pemerintahan desa harus bisa mengimplementasikan prinsip pembukuan/accounting, jangan sampai salah dalam memanfaatkan dana desa, BPD dan kepala desa harus bisa menselaraskan anggaran tersebut untuk kepentingan desa, sehingga dana tersebut bisa dipertanggung jawabkan penggunaannya, jangan sampai setelah menerima dan mengelola anggaran tersebut pada penyelenggara pemerintahan desa berurusan dengan para penegak hokum.

BPD harus bisa mewujudkan aplikasi pengawasan dengan baik, sehingga kepala desa dan perangkat desa lainnya benar-benar bisa mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, transparan, sehingga dana yang diterima harus jelas arah dan tujuannya, adanya pembukuan yang benar, yakni catatan semua penerimaan dan pengeluaran secara detail dan menyeluruh, misalnya : setiap pembelian barang harus jelas peruntukan dan harus ada bukti pembayaran dan pembelian.

 Dengan kata lain, BPD sebagai unsur pemerintahan desa harus bisa menjalankan tugas dan fungsinya sesuai amanat Undang-undang agar kepala desa dan para perangkat desa lainnya tidak terjebak dalam jeratan hokum, masyarakat desa diharapkan juga ikut mengawasi dan mengambil peran aktif melalui musyawarah desa agar pelaksanaan pembangunan bisa benar-benar efektif dan tepat sasaran dan akuntabel.(adv/hms/rin)

Akses Detakpekanbaru.Com Via Mobile m.detakpekanbaru.com
Berita Terkait
Tulis Komentar
Berita Terkini